Gelombang Krisis di Israel: Kepala Shin Bet Mundur di Tengah Pertikaian Sengit dengan Netanyahu

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Israel (Shin Bet), Ronen Bar mengumumkan akan mengundurkan diri pada 15 Juni 2025.

Pengunduran diri ini terjadi di tengah pertikaian sengit dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pengumuman ini muncul setelah berminggu-minggu ketegangan antara Ronen Bar dan Benjamin Netanyahu.

Ketegangan tersebut memuncak dalam upaya Netanyahu untuk memecat Bar, yang kemudian memicu demonstrasi besar-besaran dan kekacauan politik.

"Setelah 35 tahun bertugas, untuk memungkinkan proses penunjukan pengganti yang tertib dan serah terima jabatan, saya akan mengakhiri masa jabatan saya pada 15 Juni 2025," ujar Bar dalam sebuah acara di agensinya, seperti dilaporkan Reuters, Senin (28/4/2025).

Perselisihan keduanya menjadi konsumsi publik setelah Netanyahu menuduh Bar berbohong dalam sebuah pernyataan tertulis kepada Mahkamah Agung Israel.

Sebaliknya, Ronen Bar menuduh Benjamin Netanyahu menuntut kesetiaan pribadi darinya.

Ia juga mengklaim bahwa Netanyahu memerintahkan Shin Bet untuk memata-matai demonstran anti-pemerintah selama gelombang protes pada tahun 2023.

"Tuduhan bahwa saya menuntut tindakan terhadap warga sipil yang tidak bersalah atau terhadap protes damai adalah kebohongan belaka," tegas Netanyahu dalam pernyataan pengadilannya, menanggapi tuduhan Bar.

Dalam pembelaannya, Bar menepis tuduhan kegagalan Shin Bet mendeteksi serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Ia menilai upaya pemecatannya bermotif untuk menghentikan penyelidikan terkait peristiwa tragis tersebut.

Baca juga: Internal Israel Memanas, Netanyahu Tuding Bos Shin Bet Ronen Bar Sebarkan Kebohongan

Selain itu, ia juga menuding langkah itu bertujuan menghalangi pengungkapan kasus korupsi yang masih membelit Netanyahu.

Netanyahu sempat mengusulkan Wakil Laksamana Eli Sharvit sebagai pengganti Bar.

Pencalonan itu ditarik kembali setelah mendapat tentangan, termasuk dari Amerika Serikat, sekutu utama Israel.

Pemecatan Bar diumumkan pemerintah bulan lalu.

Keputusan itu segera dibekukan Mahkamah Agung setelah gelombang protes melanda berbagai kota.

Para demonstran menilai Netanyahu telah merusak pilar-pilar demokrasi Israel dengan memberangus lembaga independen yang kritis terhadapnya.

Situasi ini memperburuk kekhawatiran publik terhadap langkah Netanyahu yang dinilai semakin otoriter.

Beberapa waktu lalu, Netanyahu meluncurkan upaya untuk memecat sejumlah tokoh penting, termasuk Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, yang kerap mengkritik kebijakannya.

Pada saat yang sama, parlemen Israel mengesahkan undang-undang kontroversial yang memberikan politisi kontrol lebih besar atas penunjukan hakim.

Menurut Menteri Kehakiman Yariv Levin, yang mengusulkan RUU tersebut, langkah ini bertujuan "mengembalikan keseimbangan" antara legislatif dan yudikatif.

Baca juga: Kepala Shin Bet Israel Mengundurkan Diri Meski Ada Perintah Pengadilan untuk Tetap Berkuasa

Para kritikus menyebutnya sebagai "paku di peti mati demokrasi Israel."

Paket reformasi peradilan ini bahkan memicu salah satu gelombang protes terbesar dalam sejarah Israel sepanjang 2023, sebelum akhirnya perhatian publik tersedot ke perang di Gaza.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)