Rusia Siap Mundur dari Wilayah Ukraina, Perundingan Damai Dimulai di Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Rusia dikabarkan siap mempertimbangkan penarikan pasukan dari sejumlah wilayah Ukraina sebagai bagian dari langkah menuju perdamaian.

Perundingan damai pun resmi dimulai di Inggris, menandai babak baru dalam upaya mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, akan memimpin pertemuan penting di London dengan para negosiator dari Amerika Serikat dan Eropa untuk membahas kemungkinan gencatan senjata di Ukraina.

Pada Rabu (23/4/2025), muncul spekulasi bahwa Rusia memberi tahu Washington mengenai kemungkinannya untuk mencabut klaim atas sebagian wilayah Ukraina yang tidak diduduki pasukannya.

Ini membuka pintu untuk pembicaraan mengenai gencatan senjata di sepanjang garis depan yang ada.

Rusia sebelumnya menuntut agar Ukraina menyerahkan sepenuhnya empat wilayah di timur dan selatan yang sebagian besar sudah diduduki oleh pasukan Rusia.

Namun, pernyataan ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang dapat menjadi titik awal untuk perundingan lebih lanjut, yang berharap dapat mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama di Ukraina.

Keputusan Rusia untuk bersedia melakukan gencatan senjata dan mundur dari beberapa wilayah menunjukkan adanya peluang untuk mencapai perdamaian.

Hal ini semakin diperkuat dengan dimulainya perundingan yang difasilitasi oleh Inggris.

Perundingan ini diharapkan akan membuka jalan bagi resolusi damai yang lebih stabil antara kedua pihak yang bertikai.

Perubahan Komposisi Delegasi dan Fokus Pembicaraan

Baca juga: Putin Diklaim Usulkan Perang di Ukraina Diakhiri, Bisa Cabut Klaim atas Sebagian Wilayah Ukraina

Pembicaraan damai yang digelar di London untuk mengamankan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina mengalami perubahan signifikan.

Dilansir BBC dan Financial Times, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan utusan khusus Steve Witkoff tidak lagi terlibat langsung dalam pertemuan tersebut.

Sebagai gantinya, delegasi AS diwakili oleh Jenderal Keith Kellogg, utusan Presiden Trump untuk Ukraina.

Pertemuan pada Rabu ini dihadiri pejabat senior dari Inggris, Prancis, Jerman, Ukraina, dan AS.

Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menjadi tuan rumah pertemuan bilateral dengan mitranya dari Ukraina.

Rubio menyebut, pertemuan ini sebagai "pertemuan teknis yang substantif dan baik".

Sementara Lammy menggambarkannya sebagai diskusi "produktif" menjelang "momen kritis bagi keamanan Euro-Atlantik".

Isu Krimea Jadi Batu Sandungan

Zelensky menegaskan, tidak akan mengakui Krimea sebagai wilayah Rusia.

Pernyataan ini muncul setelah laporan Financial Times menyebut Rusia mungkin siap menghentikan invasi dan menyerahkan sebagian ambisinya, asal AS mengakui kedaulatan Rusia atas Krimea.

"Ukraina tidak mengakui pendudukan Krimea secara hukum. Tidak ada yang perlu dibicarakan," kata Zelensky.

Penasihat Kementerian Industri Strategis Ukraina, Yuriy Sak mengatakan kepada BBC Radio 4 bahwa isu Krimea adalah "hal yang tidak dapat dinegosiasikan".

Ia menambahkan, delegasi Ukraina datang ke London dengan "mandat yang sangat jelas dan sempit" untuk membahas gencatan senjata sebagai langkah awal menuju perundingan lanjutan.

Baca juga: Tawaran Terakhir Trump ke Ukraina untuk Hentikan Perang, Krimea Harus Jatuh ke Tangan Rusia

Putin Serukan Gencatan Senjata Paskah, Tapi Serangan Berlanjut

Presiden Rusia Vladimir Putin sempat mengumumkan gencatan senjata sementara selama akhir pekan Paskah.

Namun, Menteri Pertahanan Inggris John Healey melaporkan kepada Parlemen bahwa intelijen militer belum melihat adanya bukti pengurangan serangan.

"Putin mengatakan ingin perdamaian, tapi ia melanggar gencatan senjata dan terus mengulur waktu dalam negosiasi," ujarnya.

Healey juga mengungkap, kemajuan militer Rusia saat ini mulai melambat, meskipun tekanan terhadap Ukraina masih berlangsung di berbagai lini.

Sementara itu, Gedung Putih menyatakan bahwa Witkoff akan mengunjungi Moskow pekan ini untuk bertemu Presiden Putin dalam pembicaraan keempat mereka.

Korban Sipil Terus Bertambah Akibat Serangan Drone

Pada Rabu (23/4/2025) pagi, sembilan orang tewas di kota Marhanets, Ukraina, setelah sebuah drone Rusia menghantam bus yang membawa pekerja.

Serangan ini menambah daftar panjang serangan yang menargetkan infrastruktur sipil di berbagai wilayah Ukraina.

Sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari 2022, ratusan ribu orang tewas atau terluka.

Menurut Reuters, hampir tujuh juta warga Ukraina kini terdaftar sebagai pengungsi di seluruh dunia.

Konflik Rusia-Ukraina bermula sejak 2014, ketika presiden Ukraina yang pro-Rusia digulingkan.

Tak lama setelah itu, Rusia mencaplok Krimea dan mendukung kelompok separatis dalam konflik bersenjata di wilayah timur Ukraina.

Invasi besar-besaran baru terjadi pada 2022 dan terus memanas hingga kini.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)