Pakar Wanti-wanti Prabowo Soal Beban Anggaran Jika Evakuasi Warga Gaza ke RI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansah menilai rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi sebagian warga Gaza ke Indonesia merupakan sesuatu yang baik.

Namun demikian, Trubus mewanti-wanti perihal beban anggaran yang akan ditanggung pemerintah Indonesia apabila rencana tersebut terealisasikan.

"Kalau saya melihat ini sebagai kebijakan yang baik dalam rangka untuk menampung rakyat Gaza yang selama ini mendapatkan perlakuan diskriminatif, pembunuhan, ancaman, macam-macam itu," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (11/4/2025).

Trubus menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman soal beban anggaran ketika menerima sejumlah pengungsi Rohingya yang berlabuh di Aceh, Indonesia, beberapa tahun silam.

Untuk diketahui, dalam peristiwa tersebut, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) turut mengalokasikan dana untuk perawatan pasca-darurat untuk pengungsi Rohingya.

Sedangkan, Menkopolhukam saat itu, Mahfud MD menyatakan, APBN maupun anggaran pemerintah daerah tidak ada alokasi anggaran untuk mengurus pengungsi dari Rohingya di Indonesia.

Sehingga, Mahfud menegaskan pemerintah Indonesia sejatinya berhak mengusir warga Rohingya yang mengungsi di Aceh kala itu.

"Jadi, maksud saya kemarin-kemarin pada saat Rohingya itu kan akhirnya bebannya ke pemerintah Indonesia, jadi berat kan," ucap Trubus.

"Kalau dari Gaza ini bebannya ke sini (Indonesia). Awalnya sih iya (dana dibantu UNHCR). Nanti ujung-ujungnya ditinggal sama UNHCR. Nah itu biasanya anggaran awalnya doang, berikutnya nanti ditinggal," lanjutnya.

Baca juga: Menlu Sebut Pemerintah Tak Bermaksud Dukung Rencana Israel-Trump di Balik Evakuasi Warga Gaza ke RI

Terkait hal itu, Trubus kemudian menuturkan, pemerintah Indonesia perlu mempertegas berapa lama sejumlah warga Gaza itu akan tinggal di Tanah Air.

Ia mengingatkan kesiapan pemerintah Indonesia, terutama perihal anggaran. Apalagi, beberapa waktu terakhir, pemerintah Prabowo Subianto baru melakukan efisiensi anggaran.

"Persoalannya kan, warga Gaza ini berapa lama di sini, kan jadi problem juga. Kalau cuma setahun ya enggak apa-apa misalnya kita nanggung satu tahun membantu, tapi sulitnya itu nanti, pasca itu," tuturnya.

"Artinya, setelah yang bersangkutan sudah tinggal di Indonesia. Nah masalah muncul, kita mampu enggak mengatasinya. Itu yang harus 'Kita siap enggak' di tengah kondisi ekonomi kita lagi enggak baik-baik saja, masyarakat turun, kondisi ini. Nah itu yang harus dipertimbangkan," jelas pakar kebijakan publik Universitas Trisakti itu.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan, pemerintahan di Indonesia hanya berlangsung selama lima tahun. 

Trubus mengkhawatirkan, rencana penerimaan sejumlah warga Gaza ini berpotensi meninggalkan beban anggaran bagi rezim selanjutnya.