Elon Musk Rayu Trump Batalkan Kebijakan Tarif, tapi Gagal

TRIBUNNEWS.COM – CEO Tesla dan miliarder teknologi Elon Musk dilaporkan telah mengajukan permintaan langsung kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membatalkan tarif impor.

Tetapi, upaya Elon Musk tersebut tidak berhasil.

Dikutip dari Reuters, kabar itu dilaporkan oleh Washington Post pada Senin (8/4/2025), mengutip dua sumber yang mengetahui pertemuan tersebut.

Permintaan Musk ini menjadi salah satu bentuk ketidaksepakatan terbuka yang paling mencolok antara dirinya dan Trump. 

Ketegangan ini muncul setelah Trump mengumumkan tarif dasar sebesar 10 persen untuk semua barang impor ke AS, serta tarif tambahan bagi puluhan negara lainnya.

Hingga kini, baik Gedung Putih maupun Elon Musk belum memberikan komentar terkait laporan tersebut saat dimintai tanggapan oleh Reuters.

Dalam sebuah acara virtual akhir pekan lalu di Florence, Italia, Musk yang menjadi pembicara dalam kongres Partai League—partai sayap kanan yang ikut berkuasa di Italia—menyuarakan pandangannya soal kebijakan perdagangan.

“Saya berharap Amerika Serikat dan Eropa dapat menjalin kemitraan yang sangat erat,” ujar Musk dikutip dari ladbible.

“Idealnya, saya ingin melihat situasi tanpa tarif, menciptakan zona perdagangan bebas antara Eropa dan Amerika Utara. Itu yang saya harapkan terjadi,” tambahnya.

Sementara itu, Tesla mengalami penurunan penjualan kuartalan yang cukup tajam.

Penurunan ini terjadi di tengah munculnya kritik terhadap peran Musk dalam proyek baru bernama “Departemen Efisiensi Pemerintah.”

Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Hampir Sentuh Rp17.000, Menko Airlangga: Masih Relatif Terjaga

Harga saham Tesla tercatat berada di angka US$233,29 pada penutupan perdagangan Senin. Nilai ini turun lebih dari 42 persen sejak awal tahun.

Musk sebelumnya juga telah menyatakan bahwa tarif otomotif yang diterapkan Trump memberikan dampak besar terhadap Tesla.

Para ekonom menilai kebijakan tarif Trump bisa memicu inflasi, meningkatkan risiko resesi di Amerika Serikat, serta menambah beban biaya hidup keluarga hingga ribuan dolar.

“Ini bisa menjadi masalah serius bagi seorang presiden yang sebelumnya berjanji akan menurunkan biaya hidup,” ujar seorang ekonom yang enggan disebutkan namanya.

70 Negara Ajukan Nego