Dampak Pembubaran Departemen Pendidikan AS oleh Trump: Apa Kata Pakar?

TRIBUNNEWS.COM - Pada tanggal 20 Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi menandatangani perintah eksekutif yang memulai proses pembubaran Departemen Pendidikan AS.

Langkah ini merupakan realisasi dari janji kampanyenya yang mengedepankan pengembalian kewenangan pendidikan ke negara bagian, alih-alih diatur oleh pemerintah pusat.

Apa Motivasi di Balik Pembubaran Departemen Pendidikan?

Pembubaran Departemen Pendidikan bukanlah isu baru di kalangan Partai Republik.

Sejak era Presiden Ronald Reagan pada 1980-an, wacana ini telah muncul sebagai bagian dari dorongan untuk mengurangi campur tangan pemerintah federal dalam pendidikan.

Dalam pandangannya, sistem pendidikan harus sepenuhnya berada di bawah kendali negara bagian, yang dianggap lebih memahami kebutuhan spesifik daerah mereka.

Meskipun Departemen Pendidikan tidak secara langsung mengatur kurikulum sekolah, Trump berusaha untuk mengurangi pengaruhnya.

Salah satu cara yang diambil adalah dengan memotong anggaran dan membatalkan hibah serta kontrak yang sebelumnya telah dijalankan oleh departemen ini.

Sebagian besar anggaran Departemen Pendidikan digunakan untuk program hibah dan pinjaman federal, termasuk program Title I untuk sekolah di daerah miskin dan program IDEA untuk pendidikan siswa berkebutuhan khusus.

Bagaimana Reaksi Terhadap Keputusan Ini?

Keputusan Trump untuk membubarkan Departemen Pendidikan mendapatkan respons yang beragam.

Kelompok konservatif, terutama pendukung gerakan Make America Great Again, menyambut baik langkah ini.

Namun, banyak pihak dari kalangan Demokrat mengecam tindakan ini sebagai ancaman bagi pendidikan publik dan bantuan finansial bagi siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR AS, menegaskan bahwa menutup Departemen Pendidikan akan merugikan jutaan siswa, meningkatkan jumlah murid di kelas, dan mengurangi dana untuk program pendidikan khusus.

Apakah Pembubaran Departemen Pendidikan Akan Efektif?

Beberapa pakar menilai bahwa pembubaran Departemen Pendidikan tidak serta merta menyelesaikan masalah birokrasi yang selama ini menjadi kritik Partai Republik.

Frederick Hess dari American Enterprise Institute menyatakan bahwa kebijakan pendidikan federal sudah diatur dalam undang-undang, sehingga perintah eksekutif saja tidak cukup untuk menghapus kewajiban tersebut. "Jika ingin perubahan mendasar, harus ada revisi undang-undang, bukan hanya membubarkan departemen," tegasnya.

Apa Yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Meskipun Kongres masih harus memberikan persetujuan penuh untuk pembubaran Departemen Pendidikan, pemerintahan Trump tetap bisa mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewenangan departemen ini.