Donald Trump Ancang-ancang Deportasi Massal Warga Asing Pakai UU Musuh Asing
Donald Trump diperkirakan akan menerapkan Undang-Undang (UU) Musuh Asing untuk memberlakukan deportasi massal warga asing.
Editor:
Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, AS - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan menerapkan Undang-Undang (UU) Musuh Asing untuk memberlakukan deportasi massal warga asing.
Ini adalah UU masa perang yang memberikan wewenang kepada presiden untuk menahan atau mendeportasi warga negara musuh.
Demikian penjelasan dua pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut kepada ABC News dikutip pada Jumat (14/3/2025).
Trump diperkirakan akhir minggu ini akan kembali melaksanakan deportasi massal.
Mengapa Hal Ini Penting
Undang-Undang Musuh Asing adalah undang-undang masa perang yang disahkan pada tahun 1798 sebagai bagian dari Undang-Undang Alien dan Penghasutan di bawah Presiden John Adams.
Undang-undang ini memberikan wewenang kepada presiden AS untuk menahan, membatasi, atau mendeportasi warga negara asing dari negara yang sedang berperang dengan Amerika Serikat.
Tidak seperti ketentuan lain dalam Undang-Undang Alien dan Penghasutan, yang telah kedaluwarsa atau dicabut, Undang-Undang Musuh Asing masih berlaku hingga saat ini.
Hal yang Perlu Diketahui
Undang-Undang Musuh Asing dapat memungkinkan Trump untuk segera mendeportasi migran yang dianggap sebagai bagian dari "invasi atau serangan predator".
Partai Republik sering menggambarkan imigrasi ilegal sebagai invasi dan menggambarkan migran sebagai penjahat berbahaya.
Menurut ABC News, Departemen Pertahanan diperkirakan tidak akan terlibat, meskipun undang-undang tersebut dapat memungkinkan deportasi beberapa migran tanpa sidang.
Beberapa sumber mengatakan kepada ABC News bahwa diskusi dalam pemerintahan telah berlangsung mengenai penerapan undang-undang tersebut.
Trump sebelumnya menyatakan selama kampanye bahwa ia bermaksud menerapkan undang-undang tersebut sebagai bagian dari strategi penegakan hukum imigrasinya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.