Fatah Tekan Hamas Bareng-bareng Kelola Gaza, Netanyahu: Israel Tak Mau PA atau Hamas Pasca-perang

"Laporan itu tidak benar meskipun Otoritas Palestina berupaya membuat kesan palsu bahwa pihaknya mengotrol perlintasa itu," kata kantor tersebut.

"Menurut perjanjian, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengelilingi perlintasan itu dan tidak ada yang bisa melewatinya tanpa pengawasan dan izin sebelumnya dari IDF dan Shin Bet."

Kantor itu berujar manajemen teknis tentang perlintasan itu dijalankan oleh pihak Gaza yang bukan anggota Hamas dan orang-orang yang mengatur pelayanan masyarakat di Gaza sejak perang meletus.

"Pengawasannya atas kerja mereka dijalankan oleh pasukan internasional EUBAM (Misi Bantuan Eropa Eropa di Perlintasan Rafah)."

"Satu-satunya keterlibatan praktis Otoritas Palestina adalah cap paspor, yang menurut perjanjian internasional menjadi satu-satunya yang memungkinkan warga Gazal pergi atau masuk negara lain."

Kata kantor itu, keputusan mengenai pengoperasian perlintasan Rafah akan segera dibuat.

"Dari sudut pandang Israel, yang penting ialah bahwa IDF mengamankan perlintasan itu sehingga tidak ada yang bisa datang dan pergi tanpa pemeriksaan oleh Israel."

Media Israel Maariv menyebut pembicaraan Israel dengan Masir amatlah penting untuk menangani masalah keamanan dan pengawasan di perlintasan Rafah.

Netanyahu Pilih Rencana Trump, Setengah Hati di Negosiasi Tahap II

Soal 'The Day After' Gaza pasca-perang, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kalau pihaknya tidak menginginkan baik Hamas maupun Otoritas Palestina sebagai administrotir pemerintahan di Gaza setelah perang.

Pada Senin (17/2/2025), Netanyahu mengatakan Israel berkomitmen pada rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk "Gaza yang berbeda."

Sementara itu, kantor Netanyahu membantah laporan bahwa Israel menghadapi tekanan AS untuk mengirim delegasi ke Kairo guna melakukan negosiasi tahap kedua dari kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. 

Kantor perdana menteri menegaskan bahwa negosiasi di masa mendatang akan dipimpin oleh pimpinan politik Israel.

Hal ini terjadi sebagai tanggapan terhadap laporan Channel 12 yang menyatakan bahwa Washington bekerja di balik layar untuk mengamankan penyelesaian yang lebih besar dan luas di Gaza.

Pihak AS, memandang kesepakatan saat ini sebagai langkah pertama yang penting demi 'kedamaian abadi' di wilayah kantung Palestina tersebut.

Laporan itu mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dalam pertemuannya dengan Netanyahu dan pejabat tinggi lain Israel, menekankan kalau menolak berunding dengan Hamas pada tahap dua bukanlah suatu pilihan.