PBB Terkejut dengan Usulan Donald Trump soal AS Akan Ambil Alih Jalur Gaza

TRIBUNNEWS.COM - Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), Filippo Grandi, menilai rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan penduduk Palestina dan mengambil alih Jalur Gaza adalah usulan yang sangat mengejutkan.

"Sangat sulit untuk mengomentari masalah yang sangat sensitif ini," kata Filippo Grandi kepada AFP di Brussels, Rabu (5/2/2025).

"Hal ini sangat mengejutkan, tetapi kita harus tahu apa artinya di lapangan," lanjutnya.

Sebelumnya, Donald Trump menerima kunjungan sekutunya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di Gedung Putih pada Selasa (4/2/2025).

Dalam konferensi pers bersama Netanyahu setelah pertemuan itu, Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengambil alih Jalur Gaza dan merekonstruksi wilayah tersebut sesuai standar AS.

Sebelumnya Donald Trump juga mendorong pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza.

Sementara itu, Netanyahu mendukung pernyataan Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memujinya dengan mengatakan Trump adalah teman terbaik Israel.

Kecaman Internasional

Usulan Donald Trump mengenai pengusiran warga Palestina dari Jalur Gaza dan keinginan AS untuk mengambil alih Jalur Gaza mendapat penolakan dari berbagai negara.

Pemerintah Palestina mengecam usulan Donald Trump dan mengatakan rakyatnya berhak tinggal di tanah air yang menjadi hak mereka.

"Jika ada orang yang ingin mengirim kami ke tempat lain, biarkan mereka mengembalikan kami ke rumah asal kami di Israel. Ada tempat-tempat yang indah, dan mereka akan senang jika kami kembali ke sana," kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, merujuk pada pendirian 'negara Israel' dengan mengusir warga Palestina pada tahun 1948.

Baca juga: Netanyahu sebut Donald Trump Teman Terbaik Israel setelah AS Ingin Duduki Jalur Gaza

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan pemindahan paksa penduduk Gaza akan menjadi pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Pemindahan paksa penduduk Gaza akan menjadi serangan terhadap aspirasi sah warga Palestina dan mengganggu stabilitas kawasan," kata Kementerian Luar Negeri Prancis dalam pernyataannya.

"Masa depan Gaza tidak boleh berada dalam kendali negara ketiga, tetapi dalam kerangka negara masa depan di bawah naungan Otoritas Palestina," lanjutnya, seperti diberitakan Al Arabiya.

Prancis menegaskan akan terus menentang permukiman yang melanggar hukum internasional dan segala keinginan untuk mencaplok Tepi Barat secara sepihak.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, menekankan Inggris ingin memastikan masa depan warga Palestina di tanah air mereka.

"Kami ingin melihat warga Palestina berkembang pesat di Gaza dan Tepi Barat," kata David Lammy.

Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, menekankan, "Pengusiran warga Palestina dari Gaza tidak dapat diterima dan akan menyebabkan penderitaan dan kebencian baru."

Dia menjelaskan Jalur Gaza, seperti Tepi Barat dan Yerusalem Timur, adalah milik Palestina.

"Tidak boleh ada solusi yang mengabaikan Palestina," kata Annalena Baerbock.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva juga mengecam usulan Donald Trump untuk menggusur warga Palestina di luar Jalur Gaza dan mengambil alih wilayah tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal.

"Di mana orang Palestina tinggal? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia mana pun," kata Lula da Silva dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio lokal.

“Orang Palestinalah yang seharusnya menjaga Gaza,” lanjutnya.

Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengumumkan Rusia juga menolak gagasan Donald Trump mengenai Gaza.

Ia mengatakan solusi dua negara adalah dasar bagi penyelesaian di Timur Tengah.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)