Hamas Tanggapi Komentar Donald Trump tentang Pengambilalihan Gaza, Konyol dan Tidak Masuk Akal

Hamas Tanggapi Komentar Donald Trump tentang Pengambilalihan Gaza, Konyol dan Tidak Masuk Akal

TRIBUNNEWS.COM- Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri mengatakan pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang pengambilalihan Jalur Gaza adalah “konyol” dan “tidak masuk akal.”

"Pernyataan Trump tentang keinginannya untuk mengendalikan Gaza adalah menggelikan dan tidak masuk akal, dan ide apa pun seperti ini dapat memicu kerusuhan di kawasan tersebut," kata Abu Zuhri.

Tanggapan dari pejabat Hamas itu muncul beberapa jam setelah Donald Trump mengatakan bahwa ia ingin AS “mengambil alih” Gaza dan memiliki Jalur Gaza untuk membangun kembali daerah kantong pantai itu setelah dihancurkan dalam perang 15 bulan terakhir.

Dalam pernyataannya Donald Trump menyebutkan AS akan mengambil alih jalur Gaza.

"AS akan mengambil alih Jalur Gaza, dan kami juga akan melakukan pekerjaan di sana. Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab untuk membongkar semua bom berbahaya dan senjata lain di lokasi itu... dan menyingkirkan bangunan-bangunan yang hancur, meratakannya [dan] menciptakan pembangunan ekonomi yang akan menyediakan lapangan pekerjaan dan perumahan dalam jumlah tak terbatas bagi penduduk di wilayah itu," kata Donald Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Trump tidak menyebutkan secara spesifik untuk siapa pekerjaan itu akan diberikan, mengingat ia juga menyerukan agar semua warga Palestina dikeluarkan dari Gaza.

Donald Trump Mengatakan AS akan Mengambil Alih Gaza

Presiden Donald Trump mengajukan usulan luar biasa bagi Amerika Serikat untuk "mengambil alih" Jalur Gaza.

Pernyataan itu diungkapkan Trump saat ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk pembicaraan penting mengenai gencatan senjata dengan Hamas.

Dia juga menegaskan bahwa warga Palestina akan mengungsi ke Mesir dan Yordania.

Trump juga mengulang seruannya bagi warga Palestina untuk pindah dari wilayah yang dilanda perang ke negara-negara Timur Tengah seperti Mesir dan Yordania, meskipun Palestina dan kedua negara dengan tegas menolak sarannya.