Hamas dan Israel Sepakat Gencatan Senjata, Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

TRIBUNNEWS.COM - Hamas dan Israel akhirnya mencapai kata sepakat atas gencatan senjata di Gaza setelah 15 bulan berperang.

Kesepakatan gencatan senjata ini akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

Meski telah mencapai kata sepakat, namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan rincian akhir kesepakatan masih dalam tahap pengerjaan.

Akan tetapi, Netanyahu berterima kasih kepada Presiden AS, Joe Biden karena telah "mempromosikan" kesepakatan itu.

Lantas, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Hamas dan Israel damai?

Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata, ada beberapa rencana pascaperang di Gaza.

Rencana pascaperang di Gaza ini sempat diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada Selasa (14/1/2025) lalu.

Dalam pernyataan publik terakhirnya sebagai Menteri Luar Negeri, Blinken berusaha membela kebijakan pemerintahan Biden terkait Gaza – sebuah kebijakan yang telah menuai kritik tajam dari sejumlah anggota parlemen Demokrat dan pejabat AS saat ini dan sebelumnya, serta organisasi hak asasi manusia yang mengatakan Israel melakukan genosida.

Dalam pidatonya, diplomat tinggi AS itu mengakui adanya perpecahan mendalam atas kebijakan pemerintah di Gaza.

"Saya berharap dapat berdiri di sini hari ini dan memberi tahu Anda dengan pasti bahwa kami telah mengambil setiap keputusan dengan benar. Saya tidak bisa," kata Blinken, dikutip dari CNN.

"Saya berharap dapat memberi tahu Anda bahwa para pemimpin di kawasan ini selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan mereka sendiri."

Baca juga: Reaksi 18 Pemimpin Dunia atas Gencatan Senjata Israel-Hamas: Biden, Trump, dan Erdogan

"Namun, mereka tidak melakukannya," lanjutnya.

Blinken mengatakan rencana tersebut akan mengharuskan "semua pihak untuk mengumpulkan kemauan politik untuk membuat keputusan yang sulit, untuk membuat kompromi yang sulit".

Hal itu, ujar Blinken, termasuk reformasi dari Otoritas Palestina (PA) dan penerimaan oleh pemerintah Israel atas aturan PA atas negara Palestina yang bersatu.

"Kami percaya bahwa Otoritas Palestina harus mengundang mitra internasional untuk membantu mendirikan dan menjalankan pemerintahan sementara yang bertanggung jawab atas sektor-sektor sipil utama di Gaza, seperti perbankan, air, energi, kesehatan, koordinasi sipil dengan Israel," jelas Blinken.