Enam Poin Darurat Militer di Korea Selatan: Seluruh Kegiatan Politik Hingga Demo Dilarang

Dampak Darurat Militer di Korea Selatan: Seluruh Kegiatan Politik Hingga Demo Dilarang
 
 
Willy Widianto/Tribunnews.com
 

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL - Imbas penetapan status darurat militer di Korea Selatan melarang segala aktivitas politik termasuk aksi unjuk rasa dan aktivitas partai politik.

“Semua aktivitas politik, termasuk yang berkaitan dengan Majelis Nasional, majelis regional, partai politik, pembentukan organisasi politik, unjuk rasa dan protes dilarang,” kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su dalam pernyataannya dikutip dari Korea Times, Selasa (3/12/2024).

Park An-su ditunjuk memimpin komando tersebut mulai pukul 23.00 waktu setempat. 

Baca juga: BREAKING NEWS Korea Selatan Tetapkan Status Darurat Militer Imbas Ketegangan dengan Korut

Park mengatakan keputusan tersebut diumumkan secara nasional untuk membela demokrasi bebas dan keselamatan masyarakat dari kekuatan anti-negara yang mengancam akan menggulingkan negara.

Keputusan tersebut juga menempatkan semua media dan penerbit di bawah kendali, selain memerintahkan para dokter yang sedang menjalani pemogokan untuk segera kembali bekerja dalam waktu 48 jam.

“Tindakan yang menolak demokrasi bebas atau mencoba melakukan subversi dilarang; berita palsu, memanipulasi opini publik, dan hasutan palsu dilarang,” kata Park.

Mereka yang melanggar darurat militer dapat ditangkap atau digerebek tanpa surat perintah, menurut keputusan tersebut.

Dengan diberlakukannya darurat militer, komandan mengawasi urusan administratif dan hukum di wilayah yang terkena dampak dan dapat mengambil tindakan khusus di berbagai bidang termasuk penangkapan, penyitaan, media, dan tindakan kolektif bila diperlukan.

Berdasarkan undang-undang, komandan diawasi oleh menteri pertahanan tetapi berada di bawah pengawasan presiden ketika darurat militer diberlakukan di seluruh negeri atau ketika diperlukan.

Di bawah ini adalah terjemahan Reuters dari dekrit militer:

“Untuk melindungi demokrasi liberal dari ancaman menggulingkan rezim Republik Korea oleh pasukan anti-negara yang aktif di dalam Republik Korea dan untuk melindungi keselamatan rakyat, berikut ini dinyatakan di seluruh Republik Korea pada pukul 23:00 pada 3 Desember 2024:

1. Semua kegiatan politik, termasuk kegiatan Majelis Nasional, dewan lokal, dan partai politik, asosiasi politik, demonstrasi dan demonstrasi, dilarang.

2. Semua tindakan yang menyangkal atau mencoba menggulingkan sistem demokrasi liberal dilarang, dan berita palsu, manipulasi opini publik, dan propaganda palsu dilarang.

3. Semua media dan publikasi tunduk pada kontrol Komando Darurat Militer.

4. Pemogokan, penghentian kerja dan demonstrasi yang menghasut kekacauan sosial dilarang.

5. Semua tenaga medis, termasuk dokter trainee, yang mogok atau telah meninggalkan lapangan medis harus kembali ke pekerjaan mereka dalam waktu 48 jam dan bekerja dengan setia. Mereka yang melanggar akan dihukum sesuai dengan Darurat Militer.

6. Warga biasa yang tidak bersalah, tidak termasuk pasukan anti-negara dan kekuatan subversif lainnya, akan dikenakan langkah-langkah untuk meminimalkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pelanggar proklamasi di atas dapat ditangkap, ditahan, dan digeledah tanpa surat perintah sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Darurat Militer Republik Korea (Otoritas Tindakan Khusus Komandan Darurat Militer), dan akan dihukum sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Darurat Militer (hukuman).

Komandan Darurat Militer, Angkatan Darat An-su, Selasa, 3 Desember 2024.

Apa sebab dikeluarkannya darurat militer?

6 Jam Darurat Militer di Korsel diduga terjadi karena Presiden Yoon Suk-yeol khawatir kalau parlemen sudah disusupi kekuatan komunisme yang tumbuh dan berkembang di negara tetangga sekaligus musuh mereka, Korea Utara.

"Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan status darurat militer dengan dalih melindungi negara dari ancaman 'kekuatan antinegara' dan 'komunis', serta menuding partai oposisi melumpuhkan fungsi pemerintahan," begitu bunyi laporan media.

Namun diduga ada 'abuse of power' dari keputusan darurat ini karena Yoon Suk Yeol menggunakan kewenangannya atas kekhawatiran takut dimakzulkan oleh Parlemen.

Sebagai catatan, krisis ini terjadi di tengah pertikaian mengenai undang-undang anggaran di parlemen.

Berikut sejumlah poin yang diketahui sejauh ini terkait Darurat Militer di Korea Selatan

1. Deklarasi Darurat Militer (3 Desember 2024)

* Sejarah: Pertama kalinya dalam lebih dari empat dekade
* Durasi: Hanya berlangsung 6 jam.
* Latar Belakang: Terjadi di tengah pertikaian mengenai undang-undang anggaran di parlemen.

2. Pencabutan Darurat Militer

Tekanan: Dibatalkan setelah tekanan besar dari parlemen dan masyarakat internasional.

3. Dampak Ekonomi

Fluktuasi Pasar Keuangan: Nilai tukar won Korea melemah, KOSPI turun lebih dari 2 persen, sebelum pulih.

4. Reaksi Politik

* Parlemen: 190 anggota parlemen menentang darurat militer.
* Mosi Pemakzulan: Oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon.
* Pengunduran Diri Pejabat: Beberapa pejabat mengundurkan diri sebagai protes.

5. Ketegangan dengan Korea Utara

Darurat militer diumumkan saat ketegangan tinggi dengan Korea Utara, meskipun alasan spesifik belum dijelaskan.

(Korea Times/YonHap)