Tentara Korea Utara yang Ikut Perang di Ukraina Dicap Tentara Bayaran

TRIBUNNEWS.COM, KOREA - Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong-hyun menyebut tentara Korea Utara yang dikirim ke medan perang Rusia Vs Ukraina  sebagai "tentara bayaran" .

Dia mengatakan tentara Korea Utara yang akan membela Rusia itu hanya sebagai "umpan meriam," .

Dia menuduh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menjual pasukannya untuk perang agresi yang ilegal.

Kim menyampaikan pernyataan tersebut selama sesi audit parlemen, Kamis (24/10/2024), sehari setelah Badan Intelijen Nasional memberi tahu anggota parlemen bahwa sekitar 3.000 tentara Korea Utara diyakini telah dikirim ke Rusia untuk mendukung perang yang sedang berlangsung dengan Ukraina.

"Ketika pasukan dikirim ke luar negeri, mereka biasanya mempertahankan rantai komando negara mereka dan dengan bangga melakukan aktivitas dengan seragam militer, lambang, dan bendera mereka," kata Kim dikutip dari Yonhap.

 "Korea Utara disamarkan dengan seragam Rusia dan bertindak di bawah komando militer Rusia tanpa otoritas operasional apa pun."

"Mereka dinilai hanya sebagai tentara bayaran umpan meriam," katanya.

 "Kim Jong-un telah menjual tentara rakyatnya untuk perang agresi yang ilegal."

Minggu lalu, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan pemerintah Ukraina merilis rekaman video tentara Asia yang berbicara dengan aksen Korea Utara saat menerima perlengkapan di tempat yang digambarkannya sebagai tempat pelatihan di Timur Jauh Rusia.

Seorang pejabat Gedung Putih mengonfirmasi hari Rabu bahwa Korea Utara mengirim sedikitnya 3.000 tentara ke Rusia timur awal bulan ini dan menyatakan bahwa mereka sedang menjalani pelatihan.

Mulai Dilatih Perang

Badan intelijen militer Ukraina melaporkan, unit pertama pasukan Korea Utara yang dilatih di Rusia telah dikerahkan di wilayah Kursk, wilayah perbatasan Rusia dan Ukraina, Kamis, 24 Oktober 2024.

Kursk merupakan medan pertempuran di mana pasukan Ukraina melakukan serangan besar-besaran ke Rusia pada bulan Agustus 2024.

Kremlin sebelumnya menolak adanya laporan mengenai pengerahan pasukan Korea Utara dan menyebutnya sebagai “berita palsu”.