7 Hal yang Perlu Diketahui soal Wajib Militer Yahudi Ultra-Ortodoks, Berita Buruk Bagi Netanyahu?

IDF berupaya memperbanyak unit-unit khusus tersebut, namun hal ini memerlukan waktu.

“Menurut perhitungan tentara, ada 1.800 orang yang wajib militer tahun lalu,” kata Gilad Malach, direktur program Ultra-Ortodoks di Institut Demokrasi Israel, setelah keputusan Mahkamah Agung.

“Tentara perlu melakukan beberapa perubahan untuk merekrut mereka. Menurut tentara, tahun depan tentara dapat menerima 4.800 orang.”

Wakil Jaksa Agung Israel Gil Limon, menginstruksikan pemerintah pada hari Selasa untuk segera memulai perekrutan 3.000 pria ultra-Ortodoks tambahan, yang menurut militer dapat diakomodasi.

Ia juga mengatakan bahwa mengingat kebutuhan tentara saat ini dan untuk mendorong kesetaraan dalam beban kerja, militer harus mengembangkan dan menyajikan rencana perekrutan.

Dampak yang lebih besar mungkin terjadi jika keputusan ini menyebabkan koalisi pemerintahan Israel runtuh, yang sangat mungkin terjadi.

6. Kabar buruk bagi Netanyahu?

Ketika Netanyahu membentuk koalisi pemerintahannya pada akhir tahun 2022, ia memasukkan dua partai ultra-Ortodoks – Shas dan United Torah Judaism – untuk membentuk mayoritas tipis.

Karena studi yeshiva sangat penting bagi pihak-pihak tersebut, keputusan ini dapat mempunyai konsekuensi yang besar.

Untuk saat ini, mereka tampaknya meremehkan keputusan tersebut.

Baca juga: Pejabat Tinggi Israel, Tzachi Hanegbi Mengatakan Mustahil Menghilangkan Hamas, Begini Katanya

Keduanya mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk keluar dari koalisi.

Karena IDF belum memiliki kapasitas untuk memaksa kelompok ultra-Ortodoks ke dalam unit khusus, kecil kemungkinannya akan ada banyak kelompok ultra-Ortodoks yang akan direkrut dalam waktu dekat.

Ketika rancangan perintah tersebut mulai dikeluarkan, menghentikan pendanaan bagi yeshiva yang siswanya menolak untuk wajib militer dapat berdampak besar.

Hal itu dapat mempengaruhi apakah para pemimpin partai ultra-Ortodoks masih menganggap ada manfaatnya menjadi bagian dari pemerintah.

7. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu mengkritik keputusan tersebut.

Mengutip NBC News, Likud mengatakan bahwa rancangan undang-undang di parlemen yang didukung oleh pemimpin Israel akan "mengatasi" masalah ini.

“Solusi nyata terhadap rancangan masalah tersebut bukanlah keputusan Mahkamah Agung,” kata partai tersebut dalam pernyataannya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)