Presiden Jokowi beri izin tambang untuk ormas keagamaan – Rawan 'konflik SARA' dan 'alat perusahaan'

Dia juga menduga bahwa “bagi-bagi konsesi tambang” ini sebagai upaya “menjinakkan” ormas-ormas keagamaan agar tidak resisten terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Bagaimana respons ormas-ormas keagamaan sejauh ini?

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan soal izin tambang tersebut adalah “kewenangan pemerintah”.

“Sampai sekarang tidak ada pembicaraan dengan Muhammadiyah,” kata Mu’ti melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Jumat (31/05).

Ketika ditanya apakah Muhammadiyah akan mengambil peluang untuk mengelola tambang, Mu’ti mengatakan, “Harus dibahas dulu dalam rapat pleno”.

Sementara itu, sejumlah petinggi Pengurus Besar NU belum merespons permintaan tanggapan dari BBC News Indonesia.

Namun pada 18 Agustus 2023, Ketua Tanfidziyah PBNU Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah menawarkan konsesi pertambangan minerba kepada generasi muda NU.

Itu dia sampaikan ketika menanggapi usulan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) agar tambang emas rakyat ilegal dapat memperoleh izin resmi.

“Bila usulan MIND ID itu dikoneksikan dengan tawaran presiden, maka NU sebagai bagian dari masyarakat sipil turut membantu negara dalam sektor pertambangan,” jelas Gus Falah dilansir kantor berita Antara.

Kemudian pada pertengahan Mei lalu, Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan izin tambang untuk ormas keagamaan sebagai "ide bagus" usai dirinya menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara.