TOPIK
Ormas Kelola Tambang
-
Anwar Abbas merespons positif rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bulan ini menandatangani IUPK tambang batu bara untuk Muhammadiyah.
-
Menurut Imam, tantangan terbesar terletak pada peraturan yang harus mendukung pelaksanaan di lapangan, agar UMKM dan ormas keagamaan bisa beroperasi
-
Lalu Hadrian mewanti-wanti agar pemberian WIUP ke perguruan tinggi tak mengurangi tujuan utama pendidikan.
-
Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan pihaknya tak pernah mengajukan permintaan untuk mendapatkan izin kelola tambang.
-
Dalam perkara ini pemohon mendalilkan, penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas yang belum punya pengalaman
-
Lanjutan sidang uji materiil UU Minerba, MK dengarkan keterangan sejumlah ormas keagamaan soal kebijakan pemberian konsesi pertambangan kepada ormas.
-
Meskipun ormas keagamaan diberikan hak untuk mengelola tambang, prosedur dan regulasi tetap harus dipatuhi.
-
Mulyanto khawatir tata kelola tambang minerba ke depan kian berantakan menyusul banyak ormas agama yang ingin mendapat hibah konsesi pertambangan.
-
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto menanggapi kebijakan pemberian prioritas izin tambang.
-
Saleh menyebut jika Muhammadiyah dipercaya mengelola tambang, maka yang mengelola adalah persyarikatan dan bukan individu.
-
Mulyanto khawatir fenomena ini bisa merusak tata kelola minerba sekaligus menjatuhkan wibawa ormas di mata umat.
-
Beberapa ormas keagamaan yang siap menjalankan tugas dari pemerintah mengelola tambang batu bara, yakni PBNI, PP Muhammadiyah, dan Persis.
-
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.
-
Ia melanjutkan, berbeda dengan perusahaan bisnis yang fokus pada akumulasi keuntungan, ormas seharusnya menekankan nilai kepedulian terhadap lingkunga
-
Mulyanto khawatir keputusan itu menciderai harapan masyarakat terhadap kemandirian dan independensi Muhammadiyah di hadapan pemerintah.
-
Muhammadiyah diharapkan bisa menjadi role model dalam pengelolaan tambang yang akuntabel, berorientasi keberlanjutan lingkungan.
-
PP Muhammadiyah menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan siap mengembalikannya apabila tidak kesulitan melakukan pengelolaan.
-
Inilah profil serta sepak terjang Muhadjir Effendy, Menko PMK yang jadi Ketua Tim Pengelolaan Tambang Muhammadiyah
-
Berikut ini adalah sederet pertimbangan PP Muhammadiyah dalam menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintahan Presiden Jokowi.
-
PP Muhammadiyah berjanji tak akan mengejar keuntungan usai menyatakan menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah.
-
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah resmi memutuskan untuk menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan oleh pemerintah.
-
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.
-
Banyak suara kekecewaan seusai Muhammadiyah menyatakan akan ambil bagian dalam pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan.
-
Menurutnya, keputusan Muhammadiyah ini sudah tepat dan pastikan dipertimbangkan secara matang melalui musyawarah di level pimpinan.
-
Jokowi mengaku sering mendapatkan komplain dari masyarakat mengenai izin tambang yang selalu diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar.
-
Meski begitu, PP Muhammadiyah mengkritisi alasan pemerintah hanya memberikan izin pengelolaan tambang tersebut terbatas di enam titik.
-
Sikap PP Muhammadiyah berdasarkan keputusan pleno, saat ini masih dalam lampu kuning menuju hijau.
-
Diterimanya izin pengelolaan tambang atau tidak oleh Muhammadiyah akan diumumkan akhir pekan ini. Sementara MUI masih melakukan kajian.
-
Public Engagement & Actions Manager Greenpeace Indonesia, Khalisa Khalid harap Muhamadiyah tolak pengelolaan lahan tambang yang ditawarkan pemerintah.
-
Greenpeace Indonesia mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan di Indonesia.
Pendidikan GO
