Juru Bicara Kanselir Jerman Mengaku Siap Laksanakan Surat Perintah, Ringkus Netanyahu Buronan ICC

Jerman akan Laksanakan Surat Perintah Penangkapan ICC kepada Netanyahu dan Yoav Gallant

TRIBUNNEWS.COM- Jerman akan menerapkan surat perintah penangkapan ICC terhadap Israel.

Jerman akan menahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant jika Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap keduanya, kata juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz kemarin.

Ketika ditanya oleh wartawan di Berlin apakah Jerman akan melaksanakan surat perintah ICC terhadap Netanyahu dan Gallant, Steffen Hebestreit menjawab: “Tentu saja. Ya, kami mematuhi hukum.”

Hebestreit menyatakan bahwa ini adalah pertanyaan hipotetis dan berkata: “Pada prinsipnya, kami mendukung ICC dan akan tetap seperti itu.”

“Mendukung pada prinsipnya berarti menganggap serius keputusan ICC dan melaksanakannya.”

Jerman mengatakan pada hari Senin bahwa mereka “menghormati independensi dan prosedur” ICC dan menyatakan bahwa mereka memiliki beberapa kekhawatiran.

Menyoroti bahwa ruang praperadilan ICC kini harus memutuskan permohonan kepala jaksa untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan “pengadilan harus menjawab sejumlah pertanyaan sulit, termasuk pertanyaan mengenai yurisdiksinya. dan investigasi yang saling melengkapi antara negara-negara konstitusional yang terkena dampak, seperti Israel.”

“Permohonan surat perintah penangkapan secara bersamaan terhadap para pemimpin Hamas di satu sisi dan dua pejabat Israel [Netanyahu dan Gallant] di sisi lain telah menciptakan kesan yang salah tentang kesetaraan,” tambahnya.

Jerman tetap menjadi salah satu pendukung terkuat serangan militer Israel di Gaza meskipun ada tekanan publik yang meningkat.

Kanselir Olaf Scholz telah berulang kali mengatakan bahwa Jerman memikul tanggung jawab khusus terhadap Israel karena sejarah Nazi-nya.

Berlin telah dituduh terlibat dalam genosida oleh banyak tokoh terkemuka, termasuk politisi dan akademisi serta kelompok hak asasi manusia.

Pada bulan Maret, Nikaragua mengajukan kasus ke Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap Jerman, menuduh Jerman memfasilitasi genosida terhadap warga Palestina di Gaza dengan memberikan dukungan politik dan militer kepada Israel.

Pengadilan meminta pengadilan untuk menerapkan langkah-langkah darurat untuk memerintahkan Jerman berhenti memberikan senjata dan bantuan lainnya kepada Israel dan melanjutkan pendanaannya untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

ICJ menolak kasus tersebut, meskipun menyatakan keprihatinan atas “bencana kondisi kehidupan di Gaza.”