PM Hasina Diprediksi Menang Pemilu, Warga Bangladesh Resahkan Ekonomi

Shantanu Majumder, profesor ilmu politik di Universitas Dhaka, meyakini bahwa para pemilih lebih peduli terhadap kondisi perekonomian dibandingkan kekhawatiran terhadap kemunduran demokrasi di negara itu.

"Kenaikan harga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat umum, terutama kelompok berpendapatan rendah. Kenaikan ini menguras tabungan kelas menengah." Inflasi akan tetap menjadi masalah utama bahkan setelah pemilu, kata Majumder.

Penangkapan massal dan masalah HAM

Sementara itu, gedung pengadilan di Dhaka disibukkan oleh para aktivis oposisi dan pengacara mereka untuk mendapatkan status pembebesan dengan jaminan.

Polisi telah meningkatkan penangkapan terhadap para pemimpin dan pekerja BNP selama beberapa bulan terakhir menyusul protes besar-besaran menentang pemerintah pada akhir Oktober 2023. Partai oposisi mengatakan hampir 25.000 aktivisnya telah ditahan dan sekitar 10 juta orang melarikan diri.

Mereka menuduh pihak berwenang menindak oposisi dengan menggunakan tuduhan yang dibuat-buat.

Sultana Kamal, aktivis hak asasi manusia, mempertanyakan apakah penangkapan massal itu perlu. "Menangkap seseorang terlebih dahulu dan kemudian membuktikannya sebagai penjahat adalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Mereka tidak bisa melakukan itu," katanya kepada DW.

Kamal juga mempertanyakan beberapa putusan pengadilan yang keluar sangat cepat.

Skeptis akan masa depan demokrasi

Menjelang hari pemilihan umum, masyarakat tampaknya semakin enggan untuk bepergian, karena khawatir terjadinya kekerasan selama dan setelah proses pemungutan suara. Akibatnya, terminal bus Gabtoli, salah satu pusat transportasi di Dhaka, terlihat lebih sepi.

Tanusri Das, pelajar berusia 24 tahun, termasuk di antara segelintir penumpang yang menunggu naik bus untuk melakukan perjalanan ke kampung halamannya, Rajbari. Tanusri Das mengatakan ia ingin bisa mencoblos.

Das mengatakan pemerintahan Hasina telah berhasil berinvestasi dan meningkatkan infrastruktur fisik Bangladesh.

Namun mahasiswa tersebut masih skeptis terhadap masa depan demokrasi di negaranya. Dia menunjukkan bahwa pihak berwenang telah membatasi kebebasan pers dan berpendapat, sehingga banyak orang takut untuk secara terbuka dan bebas mengkritik atau berbicara tentang kebijakan dan kinerja pemerintah.

"BNP adalah salah satu partai politik terbesar dan terkuat di Bangladesh. Ketika pemilu diselenggarakan tanpa mereka… hal ini mendefinisikan demokrasi. Saya tidak mengatakan bahwa ini baik atau buruk, namun kita harus menunggu dan melihat apakah demokrasi akan menang atau tidak," ujarnya.

ai/ae/hp (rtr, dpa)