Warga Palestina di Tepi Barat Dilarang Tampung Air Hujan untuk Keperluan Apa pun, Ilegal sejak 1967

TRIBUNNEWS.COM - Bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat yang diduduki Israel, mengumpulkan air hujan adalah tindakan yang ilegal.

Dilansir themessenger.com, menurut Amnesty International, undang-undang ini sudah ada sejak tahun 1967, ketika Israel mengambil kendali atas semua sumber air di Tepi Barat.

Undang-undang dan perintah militer di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT) telah membatasi warga Palestina untuk tidak hanya dapat mengumpulkan air dari sumber-sumber alam termasuk hujan, tetapi juga dari mengambil air dari sumber baru.

Berdasarkan Perintah Militer 158, pembangunan infrastruktur air baru oleh warga Palestina juga memerlukan izin dari tentara Israel.

Padahal, menurut Amnesty International, izin itu tidak mungkin diperoleh dalam banyak kasus.

Warga Palestina tidak diperbolehkan mengebor sumur air baru, memasang pompa, atau mengubah sumur yang sudah ada.

Baca juga: Israel Larang Warga Palestina Mengumpulkan Air Hujan, Karena Air Hujan Diklaim Milik Israel

Mereka juga tidak diberi akses terhadap Sungai Yordan dan sumber air tawar.

Akibatnya, lebih dari 180.000-200.000 warga Palestina di komunitas pedesaan di Tepi Barat tidak memiliki akses air mengalir.

Menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (OCHA), bahkan wilayah yang terhubung dengan jaringan air dan sumber daya alam pun tidak memiliki akses terhadap air yang mengalir.

Laporan mengindikasikan bahwa pemukim Israel yang tinggal berdampingan dengan warga Palestina di Tepi Barat, yang dalam beberapa kasus hanya berjarak seratus meter, tidak menghadapi pembatasan serupa.

Beberapa pemukim Israel bahkan bisa menikmati kegiatan rekreasi air dengan kolam renang.

Selain membatasi akses untuk memformulasikan pasokan air baru, Israel juga secara sistematis merusak pasokan air yang ada di Tepi Barat, Amnesty International melaporkan.

Perusahaan air milik negara Israel seperti Mekorot, memang menjual sejumlah air ke perusahaan air minum Palestina.

Namun, jumlah tersebut ditentukan oleh otoritas Israel dan harganya seringkali tidak terjangkau.

Menurut Amnesty International di beberapa tempat di Palestina, pengeluaran untuk air bisa mencapai setengah dari pendapatan bulanan sebuah keluarga.