Polemik penetapan tersangka Johnny G Plate: 'Hukuman dan peringatan' kepada Nasdem usai pecah kongsi atau sepenuhnya 'murni penindakan hukum'?

"Jadi percepat saja, kalau bisa sebelum pemilu sudah ada putusan."

Pemantauan ICW, proyek BTS dan infrastruktur pendukung ini sebetulnya sangat rawan dikorupsi.

Apalagi pengerjaan proyek yang menelan anggaran Rp9,5 triliun tersebut dikerjakan saat pandemi Covid-19 berlangsung.

Pasalnya, lokasi yang disasar berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di mana akses untuk pengawasan sangat terbatas.

"Karena BTS itu dibangun di wilayah 3T dan dilakukan saat pandemi. Itu salah satu pancingan bagi para pelaku korupsi godaan untuk melakukan pelanggaran," katanya.

"Karena ini di daerah terluar, terpencil, jadi tidak semua orang bisa ke sana untuk mengawasi. Jangan bayangkan ini seperti di Pulau Jawa.

"Untuk membangun saja mungkin butuh bantuan TNI."

Dalam liputan media massa, pembangunan BTS di Desa Compang Kantar, Manggarai Timur, NTT, mangkrak.

Besi menara BTS nampak teronggok di pinggir jalan dan sudah dipenuhi semak belukar.

Proyek perluasan jaringan internet BTS ini sedianya dikerjakan oleh BAKTI Kominfo untuk 9.113 desa dan kelurahan yang berada di daerah 3T. Namun dalam audit BPKP, kata Mahfud MD, sebagian besar terbengkalai.

• Bupati Kapuas dan istri diduga korupsi untuk 'biaya politik pilkada' - 'modus yang lumrah dan selalu berulang', kata ICW

Adapun audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan proses menghitung kerugian keuangan negara yang mencapai Rp8,32 triliun itu didasarkan pada verifikasi pihak terkait dan observasi fisik ke beberapa lokasi.

"Jadi awalnya Kejaksaan menaksir sendiri kerugian negara sekitar Rp1 triliun, tapi audit BPKP hasilnya berkali lipat. Berarti banyak proyek fiktif, mark up harga, sampai ada penyedia yang tidak dibayar."

Apa dampak kasus ini pada pencalonan Anies dan reshuffle kabinet?

Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengeklaim penetapan tersangka kadernya tidak akan berpengaruh pada kontestasi para caleg di Pemilu 2024.

Tapi menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic), Ahmad Khoirul Umam, hal itu masih bergantung pada bagaimana strategi Nasdem melokalisir agar tidak ada nama-nama lain di dalam partai yang tidak ikut terseret kasus korupsi.

Sebab ketika proses persidangan nanti berlangsung, akan dibuka sejauh mana keterlibatan Johnny G Plate dan partainya dalam kebijakan di kementerian hingga muncul tindak pidana korupsi.

"Kalau ada pengembangan dan melibatkan nama-nama tertentu di lingkaran Surya Paloh, bisa saja berdampak serius pada elektabilitas partai," imbuhnya.

Begitu pula dengan pencalonan Anies Baswedan.

"Selama tidak ada kaitan dengan Anies, maka efek destruktir bisa dilokalisir.

"Harusnya tidak akan menghancurkan koalisi perubahan untuk persatuan."

Sementara itu terkait dengan potensi menteri dari Nasdem di-reshuffle, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

Nasdem, klaimnya, tidak akan mengajukan nama pengganti Johnny G PLate untuk posisi Menkoinfo.

Khoirul menyebut sikap Surya Paloh itu sebagai "sinyal perlawanan ke pemerintah".

Pasalnya meski Johnny G Plate sudah menjadi tersangka, Nasdem tidak akan memecatnya dari partai mengacu pada azas praduga tak bersalah.

Paloh pun menginstruksikan para kader untuk tidak mudah terprovokasi atas kasus ini dan fokus pada kemenangan di Pemilu 2024.