Makin Rusuh, Presiden Israel Minta PM Netanyahu Stop Adopsi Reformasi Peradilan

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, TEL AVIV - Aksi protes menentang Rancangan Undang-undang (RUU) reformasi peradilan telah digelar di Israel selama 12 minggu berturut-turut.

RUU yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin pada Januari lalu itu, jika diadopsi, akan secara signifikan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung (MA) Israel dan memberikan kendali kepada pemerintah atas prosedur penunjukan Hakim.

Dalam hal ini, pemerintahan Perdana Menteri (PM) petahana Benjamin Netanyahu.

Dikutip dari laman Sputnik News, Senin (27/3/2023), di tengah aksi protes di negara itu, Presiden Israel Isaac Herzog meminta pemerintah untuk segera menghentikan penerapan reformasi peradilan.

"Kami telah melihat pemandangan yang sangat sulit (Minggu) malam ini. Saya memohon kepada Perdana Menteri (Netanyahu), anggota pemerintah dan anggota koalisi, demi persatuan rakyat Israel, demi tanggung jawab, saya meminta anda untuk segera menghentikan proses legislatif," kata Isaac Herzog.

Pada Minggu malam, ribuan pengunjuk rasa menerobos pos pemeriksaan polisi terakhir di depan kediaman resmi Netanyahu di Yerusalem.

Polisi pun menggunakan water cannon untuk menghalau para pengunjuk rasa.

Aksi protes massal pada hari Minggu itu dimulai setelah Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Gallant diketahui menjadi menteri utama Israel pertama yang menyerukan penghentian reformasi peradilan yang kontroversial pada Sabtu lalu.

Sebelumnya pada Jumat lalu, penyelenggara aksi protes menentang reformasi peradilan di Israel mengumumkan 'minggu kelumpuhan', yang akan mencakup aksi protes nasional menentang tindakan legislatif yang memecah belah.

Awal pekan ini, ratusan aktivis berkerumun di luar kediaman pejabat terkemuka pemerintah Israel, termasuk di antaranya Menteri Pariwisata Haim Katz, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli, Menteri Perlindungan Lingkungan Idit Silman dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant.

Ini dilakukan untuk memprotes RUU reformasi peradilan.

Menurut Netanyahu, pemerintah Israel berencana untuk meloloskan bagian penting dari Undang-undang (UU) yang diusulkan dalam beberapa hari mendatang.

Pada Januari 2023, Menteri Kehakiman Israel Yariv Levin meluncurkan paket reformasi hukum yang akan membatasi kewenangan MA dengan memberikan kontrol kabinet atas pemilihan Hakim baru, serta memungkinkan parlemen Knesset untuk mengesampingkan keputusan pengadilan dengan mayoritas mutlak.

Pada pertengahan Februari lalu, parlemen Israel menyetujui bagian pertama dari UU tersebut.

Sedangkan paruh kedua disetujui oleh Komite Konstitusi, Hukum dan Keadilan parlemen Israel, Knesset, pada awal Maret ini.

Para penentang reformasi berpendapat bahwa hal itu akan merusak demokrasi di Israel dan menempatkan negara di ambang krisis sosial dan konstitusional.