Warga Puncak Jaya Demo KPU RI Minta Suara Mereka Ikut Direkapitulasi Ulang

2.    Bahwa sesuai dengan pernyataan Ketua KPU RI pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi 2 DPR tanggal 27 Februari 2025, untuk Rekapitulasi suara ulang di Kabupaten Puncak Jaya hanya dilakukan di 22 Distrik sesuai amar Putusan MK.

Sedangkan untuk 4 Distrik lainnya yakni Distrik Mulia, Distrik Lumo, Distrik Tingginambut, dan Distrik Gurage, suaranya dianggap Nol (0) adalah bentuk kejahatan demokrasi karena menghilangkan hak konstitusional sebagai warga negara.

3.    Bahwa keputusan untuk merekapitulasi ulang suara di 22 Distrik dan menyatakan suara di 4 Distrik Nol (0), sangat berpotensi menimbulkan konflik sosial di Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya.

Apalagi  empat  Distrik tersebut jumlah suaranya adalah 53.798 suara dari total keseluruhan suara di Kabupaten Puncak Jaya yakni 196.881 suara.

4.    Bahwa berdasarkan putusan MK yang telah menyatakan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah adalah sah maka seharusnya rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya juga harusnya sah karena pemungutan suara dilakukan secara serentak pada tanggal 27 November 2024.

6.    Bahwa kami 53.798 masyarakat di 4 Distrik Kabupaten Puncak Jaya mengecam tindakan kejahatan demokrasi  yang telah menghilangkan hak konstitusional kami sebagai warga negara Republik Indonesia.

7.    Kami meminta keadilan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar memberikan saksi tegas terhadap pelaksana pilkada yang telah menghilangkan hak konstitusioanl kami di 4 Distrik.