Wujudkan Kedaulatan Pangan, KKP Inisiasi Penyusunan Rancangan Perpres tentang Gemarikan
KKP menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
Penulis:
Seno Tri Sulistiyono
Editor:
Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Hal ini untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya swasembada pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan keamanan negara.
"Gemarikan menjadi solusi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia sekaligus menjadi penghela bisnis perikanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDPSKP), Tornanda
Syaifullah dikutip Jumat (26/9/2025).
Baca juga: KKP Sebut Konsumsi Ikan di Indonesia Belum Optimal, Bau Amis hingga Mitos Ribet Jadi Tantangan
Program Gemarikan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat gizi ikan dan mendorong konsumsi ikan secara rutin untuk meningkatkan asupan gizi, mendukung pertumbuhan otak, mencegah stunting, dan meningkatkan daya tahan tubuh.
Gemarikan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha/swasta terkait, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta profesional untuk bergerak bersama membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat dalam mengkonsumsi ikan lebih sering.
Adapun terkait RPerpres Gemarikan, KKP telah melaksanakan konsultasi publik sebagai bagian dari meaningful participation.
Tornanda menjelaskan, isi RPerpres akan memuat sejumlah poin, antara lain penyediaan ikan bermutu dan aman dikonsumsi, kemudahan akses, serta peningkatan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan.
Baca juga: KKP Sebut PT KCN yang Bangun Tanggul Beton Cilincing Bayar Pajak Rp26 M dan Siapkan CSR Nelayan
“Akan diatur pula rencana aksi lima tahunan melalui pembentukan Tim Koordinasi Nasional Gemarikan, mekanisme dan tata kerja, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Termasuk juga pengaturan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lainnya,” terang Tornanda
Jawab Kebutuhan Protein
Sekretaris Ditjen PDSPKP, Machmud menyebut kebutuhan protein hewani dari ikan secara global kian meningkat.
Saat ini kebutuhan tersebut banyak dipenuhi dari hasil perikanan budi daya.
Baca juga: KKP Bangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih, Berikut Daftar Lokasinya
Merujuk data Food and Agriculture Organization (FAO), produksi perikanan budi daya dunia (di luar rumput laut) mencapai 98,5 juta ton pada 2023, melampaui perikanan tangkap yang sekitar 91,4 juta ton.
"Masyarakat global semakin memahami bahwa ikan merupakan makanan sehat dan ramah terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kandungan nutrisi ikan yang sangat tinggi dan lengkap, di sisi lain jejak karbon dan Feed Conversion Ratio (FCR) yang lebih rendah dibanding sumber protein hewani lainnya. Selain itu, dengan 70 persen wilayah dunia adalah perairan, maka masa depan sumber pangan global ada di perairan. Jangan sampai kita (bangsa Indonesia) kekurangan protein di lumbung ikan," jelas Machmud
Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Pangan, Yogi Yanuar menekankan bahwa Gemarikan memiliki kaitan erat dengan swasembada pangan dalam RPJMN 2025–2029.
Gerakan ini, menurut Yogi, merupakan bagian dari transformasi sistem pangan nasional berbasis ekonomi biru.
Komisi IV DPR Pertanyakan Izin Amdal Tanggul Beton di Kawasan Pesisir Cilincing |
![]() |
---|
Panggil KKP, Komisi IV DPR Bakal Konfirmasi Soal Izin Pembangunan Tanggul Beton di Laut Cilincing |
![]() |
---|
Cegah Klaim Produk Perikanan RI oleh Negara Lain, Ini Langkah Pemerintah |
![]() |
---|
Heboh Tanggul Beton di Cilincing, Komisi IV DPR Bakal Panggil KKP |
![]() |
---|
Kisah Nelayan Terpaksa Putar Jalan imbas Tanggul Beton di Laut Jakut, KKP Tak Bisa Ambil Tindakan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.