Senin, 29 September 2025

PHK Mengintai SPBU Swasta, Istana Bergerak Cari Solusi Kelangkaan BBM

Pemerintah sedang berkoordinasi lintas kementerian untuk mengantisipasi dampak kebijakan kuota impor BBM terhadap SPBU swasta

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Dodi Esvandi
Tribunnews.com/Igman
MBG - Mensesneg RI, Prasetyo Hadi meminta maaf atas terjadinya kasus keracunan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. (Igman Ibrahim) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang berkoordinasi lintas kementerian untuk mengantisipasi dampak kebijakan kuota impor BBM terhadap SPBU swasta. 

Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi PHK massal akibat kelangkaan pasokan.

“Presiden sudah memberikan arahan agar kebijakan ini tidak merugikan para pekerja. Kami sedang mencari solusi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar dampaknya bisa diminimalkan,” ujar Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Meski belum merinci skema mitigasi yang disiapkan, Prasetyo menegaskan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi prioritas utama.

“Sekali lagi, kita koordinasi untuk mengantisipasi dampak itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan kuota impor BBM sebesar 110 persen kepada SPBU swasta untuk tahun 2025, dibandingkan dengan kuota tahun sebelumnya.

“SPBU swasta sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan 2024. Jadi tidak benar kalau dikatakan pemerintah tidak memberikan kuota,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (15/9/2025).

Baca juga: Dirut Akui Kepercayaan Publik ke Pertamina Turun, Konsumen Beralih ke SPBU Swasta

Ia mencontohkan, jika sebuah perusahaan mendapat kuota 1 juta kiloliter pada 2024, maka tahun ini kuotanya menjadi 1,1 juta kiloliter.

Jika pasokan masih kurang, Bahlil menyarankan SPBU swasta untuk berkolaborasi dengan Pertamina

Menurutnya, distribusi BBM menyangkut hajat hidup orang banyak dan harus tetap berada dalam kendali negara.

“Kalau masih ada kekurangan, kita minta mereka kerja sama dengan Pertamina. Karena ini menyangkut kepentingan publik,” ujarnya.

Menanggapi isu PHK di salah satu perusahaan SPBU swasta, yakni Shell, Bahlil menyarankan agar perusahaan tersebut segera menjalin kerja sama dengan Pertamina.

“Saya sudah pimpin rapatnya, Wamen juga sudah turun tangan. Tim sudah dibentuk, dan saya akan cek perkembangan terakhir,” tutupnya.

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan