Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Jelaskan Maksud Impor BBM Satu Pintu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan maksud impor BBM satu pintu melalui Pertamina.

Impor BBM satu pintu pada tahun ini dilakukan melalui Pertamina karena kuota impor 2025 yang diberikan kepada perusahaan SPBU swasta sudah melewati batas.

"Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Enggak ada satu pintu," kata Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Kapan BBM Tersedia Lagi di SPBU Swasta? Ini Jawaban Bahlil

Bahlil menjelaskan, kuota impor BBM yang diberikan pada tahun ini kepada pengusaha SPBU swasta sudah sampai 110 persen. 

Jadi, untuk memenuhi BBM di SPBU swasta lewat importasi pada tahun ini, dilakukan melalui Pertamina. 

"Kuota impornya ini sudah diberikan 110 persen dibandingkan dengan tahun 2024," ujar Bahlil. 

"Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10 persen berarti 1 juta 100 kiloliter," sambungnya.

Adapun pada Jumat ini Bahlil telah melakukan pertemuan dengan para pengusaha SPBU swasta dan juga Pertamina.

Dari hasil rapat yang diadakan Bahlil bersama pengusaha SPBU swasta dan Pertamina, para pengusaha SPBU swasta disebut telah menyetujui berkolaborasi dengan Pertamina dalam memasok BBM.

Pengusaha SPBU swasta setuju mengimpor BBM melalui Pertamina.

Syarat untuk BBM yang diimpor Pertamina untuk pengusaha SPBU swasta ini tidak boleh dicampur atau harus merupakan based fuel.

BBM yang diimpor Pertamina untuk SPBU swasta nantinya akan diolah oleh masing-masing tanki badan usaha swasta sendiri.

"Itu ibarat bikin teh. Kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh, tapi sekarang mereka bilang jangan teh katanya. Air panas saja," kata Bahlil.

"Jadi, produknya saja nanti dicampur di masing-masing. Ini juga sudah disetujui, ini solusi," lanjutnya.

Terkait dengan harga, Bahlil menginginkan ini semua dilakukan secara adil, tidak ada pihak yang dirugikan.

"Pemerintah ingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kami ingin harus adil, enggak boleh ada yang dirugikan," kata Bahlil.

Baca juga: BBM Langka di SPBU Swasta, Prabowo Panggil Bos Pertamina: Katanya Tak Ada Monopoli

Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkap transaksi antara Pertamina dan pengusaha SPBU swasta ini akan dilakukan setransparan mungkin.

Dia bilang, transaksi antara kedua pihak ini harus dilakukan cengli atau adil.

"Kita ingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli, harus semua terbuka. Ini sudah disetujui juga terjadi open book. Teman-teman dari swasta juga sudah setuju," ujar Bahlil.

Kemudian, ia menyebut agar tidak ada dusta di antara Pertamina dan pengusaha SPBU swasta, akan ada surveyor gabungan.

Surveyor gabungan dari berbagai pihak itu akan melakukan tugas mereka di negara asal BBM impor tersebut.

Jadi, sebelum BBM yang diimpor Pertamina untuk swasta itu dikirim ke Indonesia, mereka akan dicek dulu oleh surveyor gabungan.

"Agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut dengan kualitas, juga disepakatkan untuk melakukan dengan joint surveyor," ucap Bahlil.

"Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan," sambungnya.

Sebagai informasi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP, hingga VIVO mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM).

Kondisi ini membuat banyak konsumen mengeluh karena beberapa jenis bahan bakar tidak tersedia, terutama Shell V-Power, BP Ultimate, dan BP 922.

Pengajuan impor BBM tambahan dari SPBU swasta sampai saat ini tidak direstui pemerintah karena sudah melebihi kuota impor yang diberikan.

Pemerintah mengaku telah menambah kuota impor BBM untuk SPBU swasta sebesar 10 persen dari total izin impor pada 2024 lalu.

"SPBU swasta sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024 si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Kemudian, di 2025 contohnya kami memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10 persen. Berarti 1 juta 100 kiloliter," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Menurut Bahlil, jika SPBU swasta masih kekurangan stok BBM tetapi kuota impornya sudah tidak tersedia lagi maka bisa bekerja sama dengan Pertamina dalam pengadaan BBM.

"Mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapatnya Pertamina dan Wakil Menteri (Wamen) saya juga sudah pimpin rapat," tuturnya.