Ada Rencana Pemangkasan TKD, Pemkab Brebes Jateng Diminta Lakukan Ini Jaga Pertumbuhan Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah daerah diminta menjalankan sejumlah strategi demi menjaga pertumbuhan ekonomi wilayahnya di tengah rencana pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) di 2026.

Pada Triwulan II 2025, misalnya Kabupaten Brebes mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,28 persen, melampaui rata-rata Jawa Tengah (5,28 persen) dan nasional (5,12 persen).

Sebagai perbandingan, Kabupaten Kebumen hanya mencatat pertumbuhan sekitar 3 persen, sedangkan Kendal, Batang, dan Purbalingga masing-masing di kisaran 6–7 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor tersier masih menjadi motor penggerak ekonomi Brebes, dengan kontribusi 40% terhadap PDRB.

Sektor tersier adalah sektor ekonomi yang berfokus pada penyediaan jasa daripada produksi barang jadi.

Sektor ini mencakup berbagai industri seperti perbankan, transportasi, perdagangan (retail), pariwisata, asuransi, pendidikan, dan kesehatan.

Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemkab dalam enam bulan pertama dinilai ikut menjaga perputaran ekonomi, khususnya di sektor perdagangan, transportasi, hingga pasar rakyat.

Pengamat CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia, Yusuf Rendy mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes pada triwulan II 2025 sebesar 6,28% karena melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Namun, kata dia, sumber pertumbuhan masih didominasi sektor tersier sehingga keberlanjutannya perlu diwaspadai.

“Apalagi pada 2026, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) akan menekan ruang fiskal, sehingga Brebes berisiko kehilangan dorongan belanja publik yang selama ini menopang pembangunan,” kata Yusuf dikutip Jumat (19/9/2025).

Menghadapi situasi ini, Yusuf mengingatkan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu fokus pada quick wins tanpa membebani masyarakat.

Baca juga: Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Diprediksi Naik di 2026 Akibat Pemangkasan Anggaran Transfer ke Daerah

Pertama, lakukan efisiensi dan reprioritisasi belanja, lindungi infrastruktur dasar, dukungan pasar rakyat, serta program yang langsung menyentuh petani dan pelaku UMKM. 

Kedua, tingkatkan PAD dengan cara yang lebih ramah warga, misalnya digitalisasi retribusi pasar dan parkir, perbaikan basis data PBB tanpa menaikkan tarif.

Ketiga, dorong pengolahan hasil pertanian agar sektor primer memberi nilai tambah lebih besar bagi ekonomi lokal. 

“Dengan langkah cepat ini, Brebes bisa menjaga momentum pertumbuhan sekaligus meminimalkan dampak negatif dari pemangkasan TKD, sehingga ekonomi daerah tetap bergerak tanpa menambah beban bagi masyarakat kecil,” jelas dia.

Baca juga: Mendagri Tito Ungkap Alasan Turunnya TKD 2026: Banyak Korupsi, Anggaran Bangun Rumah Sakit Dimainkan

Pada kesempatan terpisah, Pengamat INDEF, Rizal Taufiqurrahman menilai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes sebesar 6,28% merupakan capaian penting.

Namun, kata dia, kombinasinya memperlihatkan bahwa Brebes sudah mulai meninggalkan pola pertumbuhan tradisional berbasis pertanian menuju diversifikasi yang lebih modern dan terintegrasi dengan rantai pasok regional.

Ke depan, Rizal menyarankan Pemerintah Kabupaten Brebes perlu menata strategi yang lebih proaktif yakni sektor hilirisasi berbasis turunan agroindustri menjadi kunci, khususnya untuk bawang merah, garam, dan perikanan yang akan menciptakan nilai tambah tidak lagi hanya dinikmati di luar daerah. 

Di sisi lain, lanjut dia, penguatan sektor jasa melalui digitalisasi UMKM dan integrasi perdagangan berbasis e-commerce perlu dipercepat agar daya saing lokal terangkat. Posisi Brebes yang strategis di jalur Tol Trans Jawa harus dioptimalkan untuk menarik arus investasi dari kawasan metropolitan sekitar. 

“Jika faktor ini bisa dikonsolidasikan, maka Brebes tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah pengetatan fiskal, tetapi juga berpeluang menciptakan model pembangunan daerah yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan,” bebernya.

Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menanggapi capaian ini dengan sikap hati-hati.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat sebagai angka, tetapi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.        

“Kita bersyukur pertumbuhan Brebes termasuk tinggi. Tapi saya tahu, masyarakat masih berhadapan dengan tantangan kemiskinan. Karena itu, setiap pembangunan infrastruktur yang kita lakukan bukan semata-mata untuk angka PDRB, tapi untuk membuka akses kerja, mendorong pasar rakyat, dan memastikan petani serta UMKM kita ikut merasakan manfaatnya,” kata Paramitha.

Ia menegaskan, Pemkab akan tetap fokus pada program-program yang langsung menyentuh rakyat kecil. 

“Tugas kita bukan hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga memastikan pertumbuhan itu adil, inklusif, dan membawa Brebes keluar dari bayang-bayang kemiskinan,” tegasnya.