Senin, 29 September 2025

Mendagri Minta Bansos Tepat Sasaran, Pemda Harus Serius Identifikasi Kemiskinan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. 

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Wahyu Aji
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
BANTUAN SOSIAL - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025) malam. Tito menegaskan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. 

Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah.

"Penanganan kemiskinan perlu disesuaikan dengan karakteristik lokal. Bantuan yang tepat sasaran akan memberi dampak lebih besar bagi kelompok rentan," ujar Tito melalui keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).

Tito juga mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mengidentifikasi penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing. 

Dengan begitu, penanganan bisa lebih sesuai dengan kondisi spesifik masyarakat di daerah.

Sementara itu, sosiolog UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tantan Hermansah, menilai dorongan kepada Pemda untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan adalah langkah yang penting.

Dirinya mengatakan selama ini bansos sering digunakan untuk pencitraan pejabat daerah atau diberikan kepada kelompok yang dekat dengan kepala daerah. 

"Apa yang disampaikan Pak Tito penting, karena menekankan bansos harus tepat sasaran agar berdampak pada kelompok rentan,” kata Tantan.

Ia menilai, arahan Mendagri juga merupakan upaya mengurai masalah kesejahteraan sosial yang kerap memicu aksi demonstrasi bahkan kerusuhan di beberapa daerah. 

Kondisi masyarakat yang mudah tersulut, kata Tantan, tidak lepas dari minimnya sumber pendapatan yang bisa diandalkan.

Menurut Tantan, Tito menyadari bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dilihat dari angka statistik semata. 

Pemda perlu memiliki kepekaan sosial dan pendekatan kualitatif, terutama dalam memahami kondisi kelompok rentan yang berbeda di setiap daerah.

“Selama ini kelompok rentan sering hanya dipahami sebatas konsumsi dan daya beli. Padahal ada masalah struktural yang membuat mereka semakin terpuruk. Jika Pemda mampu mengidentifikasi ini, maka program seperti PKH dan bansos lain bisa lebih efektif,” jelasnya.

Baca juga: Pemerintah Kembali Guyur Bansos Beras hingga Akhir Tahun

Tantan juga menekankan bahwa sebagian masyarakat miskin sering tidak tersentuh bantuan bukan karena mereka tidak membutuhkan, melainkan karena faktor budaya dan rasa malu. 

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan