Badan Pangan Nasional Evaluasi Peredaran Beras Khusus

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peredaran beras khusus di jaringan ritel modern dengan harga yang terbilang cukup tinggi menjadi evaluasi pemerintah bersama pelaku usaha produsen beras dan ritel modern.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong agar kalangan produsen beras dan ritel modern untuk dapat guyub membantu pemerintah dan juga masyarakat.

Dalam Rapat Koordinasi Peredaran Beras Khusus di Kantor NFA, Jakarta pada Jumat (12/9/2025), Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menuturkan perlu adanya pembahasan struktur biaya produksi beras khusus.

Selain itu, Arief juga meminta agar ritel modern memasok kembali beras premium dan juga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilepas ke konsumen sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca juga: Pemerintah Kembali Guyur Bansos Beras hingga Akhir Tahun

"Concern pemerintah adalah harga beras khusus. Biaya produksi beras khusus, tolong tidak terlalu tinggi. Ini perlu kita bicarakan dan sama-sama dibedah cost structure-nya, seperti beras reguler. Jadi nanti supaya harga wajar di produsen dan juga di ritel. Saya minta nanti beras khusus itu di ritel, ELDP saja. Everyday low price, karena kita bicaranya volume," kata Arief.

"Kita sepakat membantu pemerintah. Jadi beras premiumnya tolong diisi kembali. Bukan berarti semuanya transfer ke beras khusus. Jangan dibiarkan kosong. Kita disini untuk bantu masyarakat luas. Lalu untuk beras SPHP, tolong dibuatkan estimasi kebutuhan dari tiap ritel. Beras SPHP saya targetkan 800 ribu ton sampai akhir tahun. Ini harus ter-deliver, karena apapun kondisinya, ritel adalah yang paling disiplin menjual beras sesuai HET ke masyarakat," sambungnya.

Bagi Arief, upaya penggempuran beras SPHP ke ritel modern ini untuk melengkapi tata niaga yang ada, karena distribusi beras SPHP sebelumnya telah disalurkan ke pasar tradisional dan kanal lainnya yang melibatkan instansi pemerintah. 

Khusus pasar ritel modern, dikatakan Arief, terdapat lag atau kelambatan karena produsen beras harus menyesuaikan spesifikasi mutu dan label beras sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023.

"Yang pertama, kita punya tujuh saluran yang memang kita sudah isi dengan beras SPHP. Mulai dari outlet-outlet. Lalu pasar tradisional. Itu yang nomor satu, karena tata niaga yang sebenarnya adalah pasar tradisional. Itu harus kita isi. Kemudian berikutnya lagi adalah gerai-gerai BUMN. Dibantu juga oleh TNI dan Polri serta pemerintah daerah. Kemudian sekarang ke pasar ritel," ujar Arief.

"Memang kemarin ada sedikit lag untuk ritel modern, karena para produsen ini kan harus menyesuaikan dengan spesifikasi mutu yang ada di Perbadan 2 tahun 2023. Jadi memang diperlukan waktu, tetapi kita ingin yang terbaik buat konsumen Indonesia. Dari hasil pertemuan saya dengan Ketua Komisi IV DPR, Ibu Titiek Soeharto, beliau minta beras ada di semua pasar, baik tradisional sampai modern. Semua harus ada," ungkapnya.

Dalam laporan realisasi penjualan beras SPHP yang dipantau NFA, per 12 September realisasinya telah mencapai 356,6 ribu ton atau 23,78 persen dari target setahun 1,5 juta ton. Secara terperinci, Perum Bulog telah melibatkan mitra pengecer di pasar rakyat hingga 5.231 unit. Sementara mitra ritel modern di 457 unit.

Salah satu impak positif penyaluran beras SPHP adalan turut andil menekan harga beras medium. Merujuk Panel Harga Pangan NFA per 12 September, rerata harga beras medium kompak mulai menurun terhadap rerata harga seminggu sebelumnya. 

Per 12 September, rerata beras medium di Zona 1 berada di Rp 13.467 per kilogram (kg) atau berada 0,24 persen di bawah HET. Ini pun lebih rendah 0,33 persen dibandingkan seminggu sebelumnya yang berada di Rp 13.511 per kg. Sementara Zona 2 di Rp 14.090 per kg yang menurun 0,37 persen dari seminggu sebelumnya di Rp 14.142 per kg.

Dilihat dari jumlah kabupaten/kota, sejak pemberlakuan HET terbaru beras medium, jumlah daerah yang memiliki rerata harga beras medium di bawah HET mengalami penambahan signifikan. Terbaru, di minggu kedua September ini total terdapat 258 daerah yang mengalami penurunan harga. Ini bertambah sebanyak 91 daerah dibandingkan minggu ketiga Agustus lalu yang saat itu tercatat 167 daerah saja.

"Pada saat bersamaan, untuk saluran beras SPHP juga sedang dipersiapkan pasar terbesar untuk Beras SPHP ke depannya, yaitu melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pekan depan akan mulai bicara teknis pencairan pinjaman atau financing dari Himbara. Semoga cita cita kita bersama untuk mengembangkan koperasi dapat tercapai segera," tambah Arief.