Perkembangan Terkini Rencana Perum Bulog Berubah Status Jadi Badan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perum Bulog rencananya berubah status dari perusahaan umum menjadi badan yang bertanggung jawab langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

Perkembangan terbaru soal rencana tersebut terlihat dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di akun Instagram pribadinya, @tiko1973.

Dalam unggahan story yang ia bagikan, tampak sedang berlangsung rapat pembahasan transformasi kelembagaan Bulog.

Baca juga: Bulog Janji Penyaluran Beras SPHP ke Ritel Modern akan Dimasifkan Usai Terjadi Kelangkaan

Rapat itu digelar di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Turut hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Racmat Pambudy serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Ketika ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025), Rizal menjelaskan perkembangan terkini mereka perlu meminta persetujuan DPR RI.

"Kita tergantung anggota dewan nanti. Nanti harus persetujuan di sana," katanya kepada wartawan.

Saat ditanya apakah perubahan status ini berarti Bulog tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN, Rizal enggan berkomentar banyak.

Ia menegaskan, pihaknya akan mengikuti aturan yang berlaku serta arahan dari pemerintah.

"Ke depan Bulog diharapkan jadi badan. Semuanya berharap secepatnya. Kami belum berani ngomong karena belum juga disidangkan dan lain sebagainya," ujar Rizal.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, usulan mengubah status Bulog agar terlepas dari Kementerian BUMN telah disampaikan dalam rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung oleh Prabowo, Selasa (26/11/2024).

"Saya laporan perlunya transformasi Bulog dan kami akan melanjutkan rapat kepada pihak yang terkait untuk merumuskan konsep transformasi Bulog dan Presiden memutuskan untuk silakan dilanjutkan," kata Zulkifli dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Jumat (29/11/2024). 

Zulkifli memimpin rakortas perdana dalam menindaklanjuti arahan Presiden terkait transformasi Bulog menjadi Badan Otonom.

Terdapat beberapa hal yang dibahas yakni payung hukum dalam perubahan ini, kepastian anggaran dan fungsi kelembagaan dari Bulog nantinya. 

Ia menekankan perubahan Bulog menjadi badan otonom yang bertanggung jawab langsung pada Presiden ini untuk memperkuat perannya dalam menjaga pasokan dan harga pangan khususnya beras. 

"Pendek kata, banyak yang dibahas, tapi kesimpulannya akan diperdalam di masing-masing instansi terkait ada Kementan, Bapanas, Perdagangan dan Perindustrian," jelasnya.