Ekonom: BI Makin Kehilangan Independensinya Gara-gara Harus Biayai Program Populis Pemerintah

Kedua, kata dia, ini juga sebenarnya akan membuka kotak pandora karena kebijakan yang diambil adalah pembiayaan untuk program-program yang populis.

"Dulu kita bicara soal MBG, terus kita juga bicara soal Koperasi Merah Putih, dan ke depan sampai kapan ini akan terus berjalan?" ucap Jahen.

Ia mengingatkan bahwa burden sahring memang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19, tetapi konteksnya kala itu dapat dipahami karena menyangkut krisis kesehatan.

Sekarang ini bukan untuk mengatasi pandemi, tapi untuk membiayai program populis pemerintah. Dia menekankan bahwa setiap kebijakan bank sentral selalu memiliki biaya yang harus ditanggung.

Baca juga: IHSG Sempat Longsor Pasca Pelantikan, Pasar Wait And See Menunggu Kebijakan Menkeu Baru

"Ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, apakah biaya yang dikeluarkan oleh BI itu cukup sepadan dengan benefit yang terdapatkan dalam ekonomi," ujar Jahen. 

Berbagi Beban

Dikutip dari Kompas.com, Bank Indonesia (BI) memutuskan ikut skema pembagian beban (burden sharing) untuk pembiayaan program prioritas pemerintah.

Berbeda dengan skema burden sharing saat pandemi Covid-19 yang dilakukan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana, kali ini BI melakukannya melalui pembelian SBN di pasar sekunder.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, BI akan melakukan burden sharing dengan membagi beban bunga dengan pemerintah.

Skema ini ditujukan untuk mendukung pendanaan program ekonomi kerakyatan dalam agenda Asta Cita, termasuk program Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Baca juga: Menkeu Purbaya: Saya 15 Tahun Lebih di Pasar, Tahu Betul Bagaimana Caranya Memperbaiki Ekonomi

"Untuk mengurangi beban biaya terkait program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita, Bank Indonesia sepakat untuk melakukan pembagian beban bunga (burden sharing) dengan pemerintah," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (4/9/2025).

Denny menjelaskan, pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana pemerintah di lembaga keuangan domestik.

Dalam pelaksanaannya, pembagian beban dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah yang ada di BI sejalan dengan peran BI sebagai pemegang kas pemerintah.

"Besaran tambahan beban bunga oleh BI kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat," tegasnya.