Ekonom: BI Makin Kehilangan Independensinya Gara-gara Harus Biayai Program Populis Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Independensi Bank Indonesia (BI) dinilai semakin tergerus akibat kebijakan burden sharing yang membebani BI untuk membiayai program-program populis pemerintah.

Ini merupakan satu dari tujuh desakan darurat ekonomi yang dilayangkan Aliansi Ekonom Indonesia kepada pemerintah yang disuarakan hari ini melalui konferensi pers dengan media di Jakarta, Selasa, 9 September 2025.

Para ekonom yang tergabung dalam Aliansi Ekonom Indonesia berasal dari berbagai institusi.

Mereka adalah Elan Satriawan, Teuku Riefky, Rizki Nauli Siregar, Yose Rizal Damuri, Jahen F Rizki, Titik Anas, Rimawan Pradiptyo, Gumilang Sahadewo serta Vid Adrison.

Tujuh desakan darurat ekonomi mereka sampaikan karena mereka melihat penurunan kualitas hidup terjadi di berbagai lapisan masyarakat secara masif dan sistemik.

Pada poin desakan kedua, disebutkan bahwa perlunya dikembaliakn independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara, salah satunya BI.

"BI harus kembali pada marwahnya sebagai bank sentral independen, bukan sebagai penyandang dana proyek politik presiden," tulis pernyataan Aliansi Ekonom Indonesia.

Hal yang disoroti di sini adalah kebijakan Burden Sharing saat ini untuk mendanai program populis.

Burden Sharing dinilai sebagai bentuk debt monetization dan fiscal dominance yang tidak sejalan dengan tujuan utama BI dalam menjaga stabilitas nilai mata uang dan tidak ikut campur dalam pendanaan pemerintah pusat.

Kebijakan itu berisiko menimbulkan krisis kepercayaan oleh investor, inflasi, dan hilangnya peran stabilisasi.

Dalam sesi konferensi pers secara daring pada Selasa (9/9/2025), ekonom Jahen F Rizki juga menyebutkan bahwa kebijakan burden sharing yang membiayai program populis pemerintah bisa berdampak luas terhadap makroekonomi Indonesia.

Salah satu dampak itu adalah sulitnya meyakini kemampuan BI menjaga target inflasi.

"Ketika Bank Indonesia itu tidak independen, ada banyak studi yang telah menunjukkan bahwa itu akan diikuti dengan peningkatan inflasi," kata Jahen.

Baca juga: 7 Desakan Darurat Ekonomi yang Dilayangkan Sejumlah Ekonom ke Pemerintah

"Jadi, akan sulit bagi kita untuk bisa meyakini bahwa ke depannya inflation targeting akan mencapai," sambungnya.