Jumat, 3 Oktober 2025

Stok BBM SPBU Swasta Banyak yang Kosong, Wakil Menteri ESDM Minta Beli dari Pertamina

Sudah sejak sekitar sepekan ini masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di sejumlah SPBU swasta.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
STOK KOSONG - Sstasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell di kawasan Tangerang Selatan, Banten, yang kehabisan stok Senin (3/2/2025). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sudah sejak sekitar sepekan ini masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta seperti di SPBU Shell dan SPBU BP-AKR.

Seperti terlihat di Jakarta dan Tangerang Selatan, stok di SPBU-SPBU tersebut kosong.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung bilang kondisi ini terjadi karena masyarakat yang sudah mulai beralih dari BBM subsidi ke BBM nonsubsidi.

Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, ada pergeseran pembelian ke BBM nonsubsidi sekitar 1,4 juta kiloliter oleh masyarakat dari sebelumnya membeli BBM subsidi.

"Jadi, hal itulah yang menyebabkan ada peningkatan permintaan [BBM] untuk badan usaha swasta," kata Yuliot ketika ditemui di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Pergeseran minat beli masyarakat pada BBM nonsubsidi juga dipicu aturan penggunaan BBM subsidi harus mendaftar ke Pertamina untuk mendapatkan kode QR.

Namun, para pendaftar ternyata ada yang tidak lolos kualifikasi pengguna BBM subsidi. Jadi, mereka berpindah ke BBM non subsdii.

"Masyarakat perlu mendaftar (ke Pertamina). Mungkin itu cc kendaraannya tidak sesuai, (sehingga) terjadi shifting dari BBM subsidi seperti Pertalite ke non subsidi," ujar Yuliot.

Ia mengungkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah menginstruksikan agar badan usaha swasta yang memerlukan impor BBM dikumpulkan untuk berkoordinasi dengan Pertamina.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM sudah diminta untuk segera menggelar rapat bersama para badan usaha swasta dan Pertamina.

"Pak Menteri ESDM sudah menyampaikan bahwa ini disinkronkan untuk proses impor antara Pertamina dengan badan usaha," ucap Yuliot.

SPBU Swasta Tak Bisa Sembarangan Impor BBM

Menurutnya, impor BBM oleh SPBU swasta tidak bisa dilakukan sembarangan. "Kami sudah mendapatkan masukan data berapa impor dari Pertamina, berapa impor dari badan usaha swasta," kata Yuliot.

"Ini kan kita juga memperhatikan neraca komoditas. Itu jangan sampai ini neraca komoditas yang sudah disepakati itu juga ada kelebihan," jelasnya.

Baca juga: Update Harga BBM Pertamina per 1 September 2025, Berlaku di SPBU dan Pertashop

Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara terkait kondisi kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU swasta, yakni Shell dan BP-AKR.

Menurutnya, jika pasokan BBM habis, maka pengelola SPBU swasta bisa membeli stok dari PT Pertamina (Persero).

"Kalau ada yang masih kurang di sana (SPBU swasta), yah silakan beli di Pertamina," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Ia menuturkan, Kementerian ESDM telah menetapkan kuota impor BBM SPBU swasta di tahun ini lebih besar 10 persen dari kuota tahun 2024.

Baca juga: BBM di Shell, Vivo, BP Dikeluhkan Langka, Bahlil: Tak Benar, Kuota Sudah Naik

Misalnya, kata Bahlil, jika perusahaan A pada 2024 mendapatkan kuota impor BBM sebanyak 100 juta kiloliter (KL), maka pada 2025 kuota impor BBM-nya menjadi sebanyak 110 juta KL.

Namun jika kuota yang ditetapkan tersebut tetap dirasa kurang oleh SPBU swasta, dia pun menyarankan untuk membeli stok BBM di Pertamina.

Stok di kilang Pertamina disebut dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Kan Pertamina juga barangnya ada, karena ini terkait dengan neraca ekspor-impor kita. Saya pikir bukan kita memilih kasih, semuanya kita kasih, tapi kan harus ada juga bagian-bagian yang kita jaga tentang kondisi negara," jelas Bahlil.

Menurutnya, pemerintah tidak berencana untuk meningkatkan impor BBM, seiring dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

"Saya kan harus menjaga neraca komoditas. Jadi salah satu indikator kita itu lifting dan produksi (minyak) kita baik, dan itu kalau mengurangi impor, bukan menambah impor," pungkasnya. 

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved