Buka Dapur Umum MBG Butuh Modal Awal Rp 500 Juta hingga Rp 2 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap modal awal untuk membuka dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit layanan yang didirikan oleh mitra untuk mendukung memproduksi dan mendistribusikan makanan sesuai standar Badan Gizi Nasional.

Menurut Maman, dapur umum MBG umumnya dijalankan oleh pelaku usaha menengah. 

Baca juga: Hampir Separuh Anggaran Pendidikan untuk MBG, Ketua MPR Beri Pesan untuk BGN

Besarnya modal pembangunan dapur umum MBG tergantung pada kualitas dapur serta lokasi operasionalnya.

Ia mengungkap bahwa pengusaha yang ingin membuka dapur umum perlu menyiapkan modal awal kurang lebih Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar.

"Tapi rata-rata modal usaha untuk buka dapur umum itu di angka Rp 700 juta sampai Rp 1 miliar," kata Maman dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025) malam.

Maman menjelaskan, setiap dapur umum akan melibatkan sekitar 20 pemasok dari berbagai komoditas seperti telur, ikan, daging, beras, sayuran, dan lainnya

Dia bilang, keberadaan dapur umum akan membuka ekosistem usaha baru.

Dia menjelaskan, saat ini Kementerian UMKM ditugaskan melakukan perluasan keterlibatan UMKM di dalam ekosistem MBG.

Ada Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik yang ditugaskan Maman mengurus hal tersebut.

Maman menyebut, pihaknya telah melakukan uji coba perluasan keterlibatan UMKM dalam program MBG di sejumlah wilayah.

Hasilnya, pasokan pangan untuk dapur umum saat ini masih relatif mudah diperoleh. Namun, tantangan akan muncul saat jumlah dapur umum meningkat signifikan.

Ketika nanti jumlah dapur umum mencapai 30 ribu, Maman menilai pasti akan mulai sulit mencari pemasok.

Maka dari itu, Maman memandang penting membangun ekosistem usaha baru di tingkat kecamatan dan desa.

Ia menyarankan agar masyarakat mulai mengembangkan usaha seperti budidaya ikan lele, peternakan ayam, produksi telur, dan sebagainya.

"Mau tidak mau ekosistem usaha di level kecamatan dan desa itu akan dipaksa untuk mulai buat kolam ikan lele, peternakan ayam, peternakan telur, dan lain sebagainya," ujar Maman.

"Ini yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini di era Pak Prabowo adalah membangun ekosistem baru, usaha baru," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan bahwa 30 ribu SPPG diharapkan sudah tersebar di seluruh Indonesia hingga akhir November atau awal Desember 2025.

Target awal Badan Gizi Nasional pada Agustus sudah tercipta 8 ribu SPPG. Namun, Dadan optimistis bisa melewati 10 ribu.

Dadan menjelaskan, distribusi makanan bergizi dilakukan melalui sistem yang terdesentralisasi, efisien, dan berbasis komunitas.

Setiap unit SPPG dirancang untuk melayani area dengan radius 4–6 kilometer atau jangkauan distribusi maksimal 30 menit guna menjaga kualitas makanan.

"Contohnya di Bogor, terdapat satu SPPG yang hanya berjarak sekitar 3 kilometer dari lokasi ini dan telah melayani tujuh sekolah," kata Dadan, Rabu (23/7/2025), dikutip dari situs resmi Badan Gizi Nasional.