Tak Ada Pembangunan Infrastruktur di Agenda Prioritas Prabowo 2026, Begini Respons Menteri PU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons tidak adanya sektor infrastruktur di daftar delapan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026, Prabowo mengungkap delapan agenda prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Delapan agenda prioritas itu mencakup penguatan ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan.

Lalu, ada ekonomi rakyat, pertahanan, percepatan investas, dan perdagangan global.

Meski infrastruktur tidak disebutkan secara khusus, Dody menegaskan sektor tersebut tetap menjadi bagian penting, tetapi tersebar di berbagai agenda.

"Infrastruktur tetap prioritas, tapi di tempat-tempat lain," kata Dody ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/8/2025).

Ia mencontohkan Kementerian PU ikut membangun Sekolah Rakyat yang programnya ada di Kementerian Sosial.

Sebagaimana diketahui, Kementerian PU akan membangun 100 Sekolah Rakyat yang masuk dalam pembangunan tahap II mulai September tahun ini.

Dody mengungkap kementeriannya juga berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya itu, Dody menyebut pihaknya juga ikut mendukung pembangunan irigasi yang ada di bawah komando Kementerian Pertanian.

"Kami sifatnya hanya mendukung karena memang infrastruktur itu kan (cakupannya) luas, enggak bisa dipotong separuh," ujar Dody.

Ada delapan agenda prioritas Prabowo yang disampaikannya saat pidato di Kompleks Parlemen beberapa hari lalu.

Baca juga: Industri dan Lembaga Riset Sinergi Perkuat Infrastruktur Teknologi Satelit Nasional

Pertama, penguatan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa dengan alokasi anggaran capai Rp 164,4 triliun.

Pemerintah menargetkan swasembada beras dan jagung melalui pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, dukungan bibit unggul, serta modernisasi alat pertanian.

Kedua, energi demi kedaulatan nasional dengan alokasi anggaran Rp 402,4 triliun.

Prabowo menekankan peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih, dan subsidi energi yang tepat sasaran.

Baca juga: Berkaca Gempa Bumi di Poso, Komisi V DPR Dorong Pemerintah Bangun Infrastruktur Tangguh Bencana

Selain itu, energi baru terbarukan seperti surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi akan dipacu agar Indonesia menjadi pelopor energi bersih dunia.

Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

Ketiga, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan anggaran sebesar Rp 335 triliun. MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, dan balita.

Keempat, pendidikan bermutu dengan alokasi sebesar Rp757,8 triliun atau 20 persen dari APBN.

Anggaran ini nantinya akan berfokus pada peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, beasiswa PIP dan KIP Kuliah, serta penguatan sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda.

Kelima, kesehatan dengan anggaran sebesar RP 244 triliun. Anggaran kesehatan diutamakan untuk meringankan beban masyarakat, revitalisasi rumah sakit, pengendalian penyakit menular hingga pelaksanaan cek kesehatan gratis (CKG).

Keenam, perekonomian rakyat melalui koperasi desa/kelurahan merah putih.

Prabowo menyebut pemerintah membentuk 80 ribu koperasi merah putih untuk mempermudah akses sembako, logistik, pupuk, dan layanan keuangan dengan bunga rendah.

Ketujuh, pertahanan rakyat semesta dengan modernisasi alutsista, penguatan komponen cadangan, dan pemberdayaan industri strategis nasional.

Kedelapan, percepatan investasi dan perdagangan global melalui Danantara Indonesia, proyek hilirisasi senilai 38 miliar dolar AS dan pembangunan 3 juta rumah rakyat.