Singgung Praktik Bisnis Ilegal, Puan Maharani: Keuntungan Lampaui Batas Rasionalitas Ilmu Ekonomi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung praktik bisnis ilegal hingga tambang ilegal saat memberi pidato sidang tahunan MPR/DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Puan, saat ini tantangan terbesar yang sedang dihadapi Indonesia juga berasal dari dalam negeri.

Puan menyebut tantangan tersebut harus ditaklukkan demi membangun kekuatan nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Baca juga: Ketua MPR Ahmad Muzani: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia 

"Seperti yang pernah diingatkan oleh Bung Karno, 'Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,'," kata Puan dalam pidatonya.

Ia mengatakan, di satu sisi, rakyat Indonesia dengan segala keterbatasannya memiliki etos kerja yang
luar biasa.

Ia menyebut berbagai pekerjaan seperti petani, nelayan, buruh, guru, ojek  online, TNI, Polri, ASN, hingga tenaga kesehatan.

"Mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah," ujar Puan.

Di sisi lain, ia menyayangkan masih ada kenyataan pahit yang harus dihadapi.

Dia bilang, ada sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif.

Praktik bisnis manipulatif itu seperti bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya.

"Keuntungan mereka sudah melampaui batas  rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban," ujar Puan.

Ia pun menyebutkan bagaimana Presiden Prabowo Subianto memiliki istilah tajam untuk itu, yaitu serakahnomic.

Serakahnomic itu disebut merupakan sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama," ucap Puan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut mahzab serakahnomics untuk menggambarkan keserakahan dalam sektor ekonomi. Dia menyinggung pihak-pihak  yang tak jera mencuri kekayaan negara.