Jumat, 3 Oktober 2025

Wamenaker Noel Ungkap Permasalahan Ojek Online Tak Kunjung Selesai Akibat Belum Ada Regulasi Pasti

Negara selama ini hanya sibuk membuat regulasi yang ujung-ujungnya untuk melakukan pemerasan ke dunia usaha.

Diaz/Tribunnews
PERSOALAN OJOL - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel dalam acara Dewas Menyapa Indonesia yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Auditorium BRIN, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025). Ia mengungkap alasan permasalahan ojek online tak kunjung rampung. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkap biang kerok permasalahan ojek online (ojol) tak kunjung selesai.

Menurut dia, permasalahan tak kunjung kelar karena selama ini tidak ada regulasi yang pasti untuk mengatur keberadaan ojol.

Noel diketahu merupakan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan).

"Puluhan tahun problem driver ojek online dan sebagainya itu tidak teratasi karena kenapa? Tidak ada regulasi yang pasti," kata Noel, sapaan akrabnya, dalam acara Dewas Menyapa Indonesia yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Auditorium BRIN, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2025).

Baca juga: FGD Potongan Aplikasi Ricuh, Garda Indonesia Berharap Keadilan Representasi

Noel memandang bahwa selama ini negara tidak pernah hadir mengurus ojol.

Politikus Partai Gerindra itu menilai negara selama ini hanya sibuk membuat regulasi yang ujung-ujungnya untuk melakukan pemerasan ke dunia usaha. 

Kata dia, praktik ini seperti yang dilakukan organisasi kemasyarakatan (ormas).

"Saya melihatnya negara kosong, negara sibuk, negara sibuk berbisnis dengan dirinya, negara sibuk memperkenal dirinya seperti ormas, yang sibuk hanya membuat regulasi-regulasi yang ujungnya hanya untuk apa? Meras. Ini fakta yang terjadi," ujar Noel.

Pekan lalu, tepatnya pada Senin (21/7/2025), ribuan driver ojol baru saja melakukan aksi turun ke jalan untuk ke sekian kalinya.

Tidak ada payung hukum yang jelas dalam hal mengatur sistem antara perusahaan aplikator dan pengemudi menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan aksi.

Kekosongan hukum dinilai menyebabkan kerentanan tinggi bagi pengemudi dan konsumen.

Perusahaan aplikator pun jadi leluasa membuat aturan sepihak tanpa dasar hukum dan akuntabilitas.

Selain itu, mereka meminta adanya audit investigatif terhadap perusahaan aplikator.

Sebab hingga saat ini, perusahaan-perusahaan itu dinilai menutup rapat-rapat data dan mekanisme, sehingga kerap terjadi praktik manipulasi.

Berikut 5 tuntutan mereka pada demo pekan lalu:

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved