Trans Papua Tak Kunjung Rampung, Masalah Keamanan Jadi Hambatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menjalankan sejumlah program strategis, salah satunya pembangunan jalan Trans Papua.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir, yang secara berkala diperbarui setiap lima tahun.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi menjelaskan TNI akan membantu pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.

Baca juga: Menteri Dody Sebut Pagu Indikatif Kementerian PU Tahun 2026 Fokus Dukung Swasembada Pangan

Dalam hal ini, peran TNI bersifat mendukung, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari pemerintah.

"Jadi, kami sifatnya menunggu. Ada kerjaan ini, asetnya apa, asetnya apa tentara yang kami miliki, kami lakukan," kata Kristomei dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (21/7/2025).

Khusus untuk proyek Trans Papua, Kristomei menyoroti bahwa hambatan utama terletak pada aspek keamanan.

Ia mengungkapkan, situasi keamanan saat pembangunan Trans Papua tidak stabil, bahkan telah memakan korban.

"Nah yang punya kemampuan untuk membantu, mengamankan itu adalah TNI. Tentunya dibantu dengan Kementerian Lembaga dan stakeholder lainnya," ujar Kristomei.

Kristomei menegaskan bahwa TNI tidak bisa bekerja sendiri. Semua kementerian/lembaga harus turut serta dalam upaya percepatan pembangunan di Papua.

"Artinya enggak hanya tugas TNI semata di situ, semua (kementerian/lembaga) ikut berkontribusi di langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua," ucap Kristomei.

Baca juga: Tangani Lumpur Lapindo, DPR Sarankan Menteri PU Keruk Kali: Bikin Gede Biar Langsung Ngalir ke Laut

Ia mengaku optimis pembangunan di Trans Papua bisa rampung pada tahun ini.

"Ya pasti optimis dong. Kalau yang namanya perencanaan itu, kalau tidak optimis ya enggak selesai. Ini harus optimis dulu, baru kita bagaimana supaya proyek itu bisa diselesaikan," katanya.

Kristomei mengingatkan agar pembangunan di Papua tidak disamakan dengan di Jawa.

Di Papua, kata dia, aksesnya susah. Untuk mentransportasikan barang dari tempat ke tempat lain juga susah. Infrastrukturnya pun belum banyak tersedia.

"Jadi kalau kita memikirkan, wah kok lama amat ya, sekali-sekali coba jalan-jalan ke Papua, lihat di situ. Jangan lama-lama, sebulan saja merasakannya. Oh rupanya inilahya susahnya Papua itu. Jangan kita berpikiran di Jakarta," kata Kristomei.

"Kalau di Jakarta, yakin ruangnya ber-ac, nyaman, damai, tenang, sentosa, enggak ada gangguan senjata. Beda di tempat itu (Papua)," lanjutnya.

Namun, ia juga menekankan bahwa tidak seluruh wilayah Papua tergolong rawan. Papua disebut besar, lima kali dari pulau Jawa. Jadi, tidak bisa digeneralisir.

"Ada hanya beberapa. Kalau kita yang memang kan, ada tujuh kabupaten yang memang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi," kata Kristome.

Trans Papua Digarap Hutama Karya

Menutup Triwulan I Tahun 2024, Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) ditunjuk sebagai pemenang lelang Pembangunan Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua Pegunungan.

Penunjukan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang akan digarap melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Proyek ini sebelumnya telah dikaji sejak pencarian pasar terhadap proyek KPBU Trans Papua pada tanggal 6 September 2022 lalu.

Nilai investasi atau Capital Expenditure (CAPEX) mencapai Rp 3,3 Triliun serta skema pengembalian yang akan digunakan berupa Availability Payment.

Proyek ini akan memiliki masa konsesi selama 15 tahun yang terdiri dari 2 tahun masa konstruksi dan 13 tahun masa pemeliharaan.

Dalam proyek ini, konsorsium Hutama Karya dengan porsi 55 persen dan HKI 45 persen akan mengerjakan perencanaan serta pengembangan rancangan teknis dan konseptual (design), pembangunan hingga penyelesaian proyek (build), dan menyiapkan sumber pembiayaan proyek (finance).

Konsorsium juga akan mengoperasikan proyek setelah selesai dibangun (operate), kegiatan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan selama masa operasional (maintenance), hingga pengembalian kepemilikan atau pengelolaan proyek kepada pemerintah setelah 15 tahun (transfer).

Sebagai informasi, Trans Papua merupakan jalur transportasi utama logistik dari Jayapura menuju Wamena dengan panjang 50,14 km.

Adapun lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan antara lain penanganan jalan, jembatan, perbaikan lereng dan tebing serta pembangunan fasilitas penimbangan.