Tangani Lumpur Lapindo, DPR Sarankan Menteri PU Keruk Kali: Bikin Gede Biar Langsung Ngalir ke Laut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus heran dengan begitu besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk menangani lumpur Lapindo.

Ketika rapat bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, ia mengungkap anggaran penanganan lumpur Lapindo di APBN dari 2022 selalu mencapai ratusan miliar.

"Saya dapat data APBN dari 2022 Rp 270 miliar, APBN 2023 Rp 270 miliar, APBN 2024 Rp 227 miliar, APBN 2025 Rp 179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 ini Rp 169 miliar," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: 15 Tahun Menanti, 50 Korban Lumpur Lapindo Dapat Sertifikat Tanah

Ia pun menyarankan agar dibangun sungai yang memiliki ukuran besar agar bisa langsung dialiri ke laut.

"Di lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar, apa enggak kita bikin kali (sungai) saja dikeruk gede-gede gitu loh dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut? Kan sama saja," ujar Lasarus.

Ia meminta agar hal ini menjadi perhatian Kementerian PU, terutama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Lasarus memandang penanganan lumpur Lapindo ini hampir tidak menjadi pusat perhatian lagi, padahal memakan anggaran besar setiap tahunnya.

"Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi ini? Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja," ucap Lasarus.

"Kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara gitu loh," lanjutnya.

Dalam waktu dekat, ia mengatakan akan mendatangi lokasi lumpur Lapindo dan mengecek mengapa penanganan ini tak kunjung selesai.