Komitmen Pemerintah Memperkuat Langkah Turunkan Emisi Karbon Lewat Bangunan Gedung Hijau
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU) berupaya memperkuat upaya penurunan emisi karbon melalui transformasi sektor bangunan.
Penulis:
Fahdi Fahlevi
Editor:
Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU) berupaya memperkuat upaya penurunan emisi karbon melalui transformasi sektor bangunan.
Salah satu langkah strategisnya adalah dengan mendorong implementasi Bangunan Gedung Hijau (BGH) secara lebih masif dan terukur.
Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara GBCI dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, KemenPU, dalam acara Seminar Pemahaman Regulasi Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau di Tangerang Selatan, Banten.
MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum GBCI, Ir. Ignesjz Kemalawarta, M.B.A., GP, dan Direktur Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan, Ir. Dian Irawati, M.T., yang hadir mewakili Dirjen Cipta Karya, Dr. Dewi Chomistriana.
"Penerapan Bangunan Gedung Hijau berperan strategis dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Tapi semua ini hanya bisa dicapai lewat sinergi, komitmen bersama, dan peningkatan kapasitas SDM,” kata Ir. Dian Irawati melalui keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025).
Dirinya menambahkan bahwa manfaat BGH tidak hanya pada lingkungan, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat, seperti efisiensi energi dan air, kualitas udara dalam ruang yang lebih baik, serta potensi insentif dari pemerintah daerah.
Sementara itu, Ignesjz menyebut kerja sama ini sebagai langkah percepatan menuju gedung yang sehat, hemat energi, dan berkontribusi langsung pada penurunan emisi karbon.
“Pembangunan rendah karbon tidak cukup hanya dengan regulasi. Butuh dukungan semua pihak agar bangunan benar-benar ramah lingkungan dan efisien,” ujar Ignesjz.
Direktorat Jenderal Cipta Karya dan GBCI sepakat untuk menyelaraskan sistem penilaian kinerja bangunan yang dikeluarkan pemerintah dengan rating tools GBCI.
Penyelarasan ini dinilai penting dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, terutama dari sektor bangunan.
Kerja sama ini juga mencakup pelatihan dan penguatan kapasitas tenaga ahli BGH agar pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan secara luas di seluruh Indonesia.
Inisiatif ini menjadi bagian penting dari kontribusi Indonesia dalam mencapai target NDC 2030, Net Zero Emission 2060, serta membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C.
Pemerintah Pusat Diminta Prioritaskan Pembangunan Kembali Gedung DPRD NTB yang Hangus Dibakar |
![]() |
---|
Mesin Daur Ulang di BCA Expo 2025 Kurangi Emisi Karbon 18,1 Ton |
![]() |
---|
Dukung Pelabuhan Ramah Lingkungan, Investor Tinjau Pembangunan Fasilitas OPS PT EPI di Tanjung Priok |
![]() |
---|
Setelah 2026, Kementerian PU Setop Bangun Proyek Baru di IKN Nusantara, Siapa Pelanjutnya? |
![]() |
---|
Industri Nasional Didorong Ikut Serta Percepat Transisi Menuju Ekonomi Hijau |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.