DPR Cecar BPS soal Tunda Rilis Data Kemiskinan, Apa Alasannya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) dicecar oleh para anggota Komisi X DPR RI soal alasan penundaan rilis data kemiskinan yang seharusnya diumumkan pada 15 Juli lalu.

Anggota Komisi X DPR Ruby Chairani Syifadia menekankan pentingnya jetersediaan data yang yang dapat diakses publik.

"Data BPS harus selalu akurat, dan mudah diakses kapanpun dan bebas gangguan teknis," ujarnya saat rapat dengan BPS di DPR, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Baca juga: BPS Tiba-tiba Tunda Rilis Data Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan, Ada Apa?

Diketahui, data kemiskinan dan ketimpangan biasanya dirilis dua kali setahun. Data periode Maret biasanya diumumkan pada Juli, sedangkan data September dirilis Januari.

Penundaan ini bukan yang pertama di tahun 2025. Mei lalu, BPS juga menunda rilis data ekspor dan impor.

Keputusan itu membuat jadwal rilis neraca perdagangan berubah dari semula tanggal 15 Juli menjadi awal bulan.

Anggota Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati BPS menyoroti penundaan penyampaian data ke publik. Sebab, menurutnya acuan data amat penting untuk menyusun target.

"Janjinya kan mengumumkan data-datanya. Harusnya 15 Juli. Namun ditunda. Kami ingin mengetahui mengapa penyampaian data-data ditunda," terangnya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan langsung alasan penundaan. Menurutnya, BPS ingin menjaga kepercayaan publik terhadap data yang dirilis oleh institusinya.

Baca juga: BPKH Gandeng 30 BPS-BPIH Permudah Pendaftaran Haji

"Kami menunda karena ingin kami memastikan kekualitas dan keakuratan data. Ya, jadi tidak ada alasan lain. Kami tidak pernah mendapatkan pesanan, tetapi kami ingin terus mengedepankan kualitas dalam rangka untuk menyajikan data,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amalia menuturkan bahwa semakin hari, BPS dijadikan rujukan utama oleh berbagai pihak, sehingga kesalahan dalam penyajian data bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi.

“Kami menyadari, bahwa semakin lama, BPS semakin dijadikan rujukan. Artinya kami tidak boleh salah dalam waktu menyajikan data,” jelasnya.

Penundaan ini juga berkaitan dengan rilis data terbaru dari Bank Dunia. BPS ingin memastikan bahwa data nasional yang disajikan telah sesuai dan selaras.

“Kami memastikan, double-check lagi, di-double-check lagi, agar kualitas kami tetap meningkat. Ini juga pernah kami lakukan penundaan rilis ekspor,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan bahwa BPS pernah menunda rilis data impor yang awalnya dijadwalkan pada 15 Mei, menjadi 1 Juni. Alasannya pun serupa, karena waktu dua minggu dinilai tidak cukup untuk memverifikasi kualitas data secara menyeluruh.