10 Negara dengan Utang Publik Tertinggi di Dunia, Jepang Teratas Disusul Singapura

Meningkatnya belanja militer dan keamanan sebagai respons terhadap ketidakstabilan regional semakin membebani keuangan publik, sementara inisiatif untuk mendiversifikasi ekonomi membutuhkan investasi publik yang substansial.

Pada 2018, Bahrain menerima paket dukungan keuangan sebesar USD 10 miliar dari negara-negara tetangga Teluk, dengan syarat pelaksanaan reformasi fiskal, termasuk penerapan pajak pertambahan nilai (PPN).

Terlepas dari langkah-langkah ini, utang publik Bahrain tetap menjadi perhatian dan diperkirakan akan terus meningkat sebagai bagian dari PDB di tahun-tahun mendatang.

Untuk tahun 2025, diperkirakan utang publik Bahrain angkanya sebesar 131 persen dari PDB.

8. Maladewa

Utang publik Maladewa telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Lonjakan ini sebagian disebabkan oleh pinjaman yang besar untuk proyek-proyek infrastruktur ambisius, seperti Jembatan Persahabatan Tiongkok-Maladewa dan perluasan Bandara Internasional Velana.

Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak parah pada ekonomi yang bergantung pada pariwisata, yang berkontraksi sepertiganya pada tahun 2020, sehingga membutuhkan peningkatan belanja pemerintah untuk memitigasi penurunan tersebut.

Rasio utang publik Maladewa terhadap PDB sebesar 125 persen dari PDB tahun ini.

9. Amerika Serikat

Utang publik negara adidaya ini telah meningkat tajam sepanjang abad akibat pemotongan pajak yang sering dilakukan, meningkatnya belanja jaminan sosial, dan respons kebijakan terhadap Krisis Keuangan Global serta pandemi Covid-19.

Belanja jaminan sosial yang lebih tinggi berkaitan dengan populasi yang menua dan meningkatnya biaya perawatan kesehatan yang terkait dengan program-program seperti Medicare dan Medicaid.

Beban utang negara saat ini masih dapat dikelola, karena status dolar sebagai mata uang cadangan global menjaga biaya pinjaman tetap rendah dan memastikan permintaan pasar yang kuat untuk surat utang pemerintah AS.

Namun, kebutuhan Kongres untuk menaikkan pagu utang secara berkala agar memungkinkan lebih banyak pinjaman menciptakan ketidakpastian.

Pemerintahan baru di bawah Donald Trump sedang berupaya mengurangi belanja publik melalui Departemen Efisiensi Pemerintah yang baru.

Terlepas dari semua gembar-gembor media seputar departemen tersebut, pemotongan yang telah dilakukan hingga saat ini kemungkinan kecil dan beberapa langkah penghematan biaya telah digugat di pengadilan.

Diperkirakan AS akan mengalami defisit terbesar di G7 dalam beberapa tahun mendatang.

Dan utang publik AS akan tetap berada dalam tren naik sebagai bagian dari PDB, mencapai 124 persen dari PDB tahun ini.

10. Prancis

Sejak 1975, Prancis secara konsisten mengalami defisit anggaran, yang menyebabkan akumulasi utang publik yang stabil.

Pertumbuhan ekonomi yang lamban, negara kesejahteraan yang murah hati, dan keengganan publik terhadap segala bentuk konsolidasi fiskal—yang sering kali terwujud dalam protes keras seperti gerakan Rompi Kuning—semuanya berkontribusi pada kekurangan fiskal yang terus-menerus.

Krisis keuangan global 2008 dan pandemi Covid-19 semakin memperburuk tren ini, yang terakhir mendorong pengeluaran pemerintah yang besar untuk mendukung perekonomian.

Negara ini saat ini memiliki salah satu defisit fiskal terbesar di Uni Eropa.

Pada 2024, Prancis ditegur karena melanggar aturan blok yang mengamanatkan defisit kurang dari 3,0 persen dari PDB.

Rasio utang publik Prancis terhadap PDB sebesar 116 persen pada 2025 dan meningkat menuju 120 persen pada akhir dekade ini, yang menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

(Tribunnews.com/Whiesa)