Menteri PU Dody Hanggodo Minta Tambahan Anggaran Rp 68,8 Triliun Pada 2026, untuk Apa Saja?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 68,88 triliun.

Hal itu disampaikan Dody ketika rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Dody mengungkap bahwa kementeriannya mendapatkan pagu indikatif dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas sebesar Rp 70,86 triliun.

Baca juga: Menteri PU Dody Hanggodo Rombak Habis-habisan Eselon I Pasca OTT Pejabat PU

"Dari hasil exercise kami secara mandiri, sebetulnya untuk tahun anggaran 2026 kami masih memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp 68 triliun," kata Dody.

Secara detail, usulan tambahan anggaran ini paling banyak digunakan untuk program teknis, yaitu sebesar Rp 65,28 triliun.

Di program teknis, Kementerian PU mengalokasikan untuk swasembada pangan sebesar Rp 4,92 triliun yang digunakan untuk infrastruktur bidang sumber daya air.

Kemudian ada untuk kontrak tahun jamak sebesar Rp 12,01 triliun. Selanjutnya ada untuk Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,26 triliun.

Anggaran juga akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan baru di tahun 2026 sebesar Rp 17,62 triliun.

Baca juga: Menteri PU Dalami Kasus Korupsi Balai Sungai Babel yang Sebabkan Kebocoran Anggaran hingga 40 Persen

Kegiatan baru itu mencakup arahan dan penugasan dari forum perencanaan nasional.

Ada juga anggaran vokasi sebesar Rp 10 miliar yang di antaranya untuk pembangunan Politeknik PU.

Kementerian PU juga menganggarkan Rp 3,51 triliun untuk dukungan teknis pusat atau balai.

Lalu, anggaran sebesar Rp2,49 triliun juga dianggarakn untuk pengadaan lahan non-proyek strategis nasional.

"Kami menganggarkan Rp 550 miliar untuk dana darurat bencana mencakup penyediaan bahan dan alat taggap darurat di berbagai wilayah seluruh Indonesia," ucap Dody.

Kemudian, ada juga anggaran untuk padat karya sebesar Rp 3,98 triliun; kegiatan operasi, preservasi, dan optimalisasi Rp 6,03 triliun, sekolah rakyat Rp 10 triliun, dan pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sebesar Rp 1,77 triliun.

Selain program teknis, ada anggaran sebesar Rp 3,60 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen. Detailnya, belanja pegawai sebesar Rp 2,84 triliun dan Rp 760 miliar.