Pemerintah Tugasi Bulog Salurkan Bantuan Pangan Beras ke 18 Juta Warga, Ini Rinciannya
Program bantuan pangan beras yang menjadi bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 resmi telah ditugaskan kepada Perum Bulog.
Penulis:
Dennis Destryawan
Editor:
Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program bantuan pangan beras yang menjadi bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 resmi telah ditugaskan kepada Perum Bulog.
Program ini digulirkan untuk memberi stimulus ekonomi ke masyarakat dan Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah menerbitkan surat penugasan tersebut dengan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tanggal 4 Juli 2025.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bantuan pangan beras ditujukan kepada 18.277.083 penerima sebanyak 10 kilogram per bulan kepada setiap penerima.
Dengan total alokasi 2 bulan, Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau 1 kali salur.
Per 4 Juli penugasan bantuan program beras dari Badan Pangan Nasional telah diterbitkan kepada Bulog.
Arief mengataka, penyaluran bantuan pangan beras memerlukan waktu karena Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah ABT (Anggaran Belanja Tambahan) dari Kementerian Keuangan masuk ke anggaran Bapanas
"Ini juga menjadi rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," ujar Arief di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
Untuk diketahui, dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025.
Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.
Arief menjelaskan data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia.
Baca juga: Masyarakat Dapat Bantuan Pangan 10 Kg Beras per Bulan Mulai Januari 2025
Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.
"Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif," kata Arief.
Baca juga: Bapanas Usul Program Bantuan Pangan untuk Atasi Stunting 2025
Untuk tahun 2025, inflasi beras di Juni 2025 dilaporkan BPS mulai meninggi. Sebelumnya di Januari 2025 hanya 0,36 persen, sementara di Juni 2025 bergerak naik ke 1 persen.
Dengan begitu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 menjadi langkah tepat pemerintah dalam mengintervensi volatilitas perberasan nasional.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia
Badan Pangan Nasional Evaluasi Peredaran Beras Khusus |
![]() |
---|
Perkembangan Terkini Rencana Perum Bulog Berubah Status Jadi Badan |
![]() |
---|
Penyaluran Beras SPHP Capai 344 Ribu Ton, Bapanas: Distribusi Dipercepat |
![]() |
---|
Bulog Janji Penyaluran Beras SPHP ke Ritel Modern akan Dimasifkan Usai Terjadi Kelangkaan |
![]() |
---|
Dirut Bulog Cerita Pernah Terima Beras Cepat Rusak karena Hasil Panen Tak Sempurna |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.