Ombudsman: Potensi Kerugian Akibat Tata Kelola Cadangan Beras Pemerintah Mencapai Rp7 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ombudsman menghitung adanya potensi kerugian negara dalam tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). tidak tanggung tanggung, kerugiannya bisa mencapai Rp7 triliun.

"Ombudsman mencatat ini kerugian negara akibat tata kelola cadangan beras pemerintah mencapai Rp7 triliun," ujar Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika di Jakarta, Rabu (3/9/2025).

Yeka memaparkan, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Ombudsman, saat ini Bulog menyimpan sekira 3,9 juta ton CBP.

Baca juga: Surplus Beras 3,7 Juta Ton, Komisi IV Dukung Kementan Perkuat Anggaran Pertanian

Kemudian dari total CBP, sekira 1,2 juta ton disimpan lebih dari enam bulan.

Sehingga, ada potensi disposal stok beras hingga 300 ribu ton, yang jika dihitung secara kasar diperkirakan menimbulkan kerugian sekitar Rp4 triliun.

"Hitung 300 ribu ton kali Rp12.500 misalnya. Atau bahkan sekarang misalnya HET Rp13.500, angkanya lebih tinggi dari Rp4 triliun," kata Yeka.

Selain itu, Ombudsman mencatat adanya potensi biaya tinggi di Bulog akibat biaya pengelolaan CBP.

Kerugian ditimbulkan akibat adanya pengadaan gabah inequality, pengelolaan penyimpanan stok 4 juta ton, dan volume penurunan beras CBP yang rendah. Sehingga kerugian dari pengelolaan CBP ini tersendiri ditaksir bisa menembus Rp3 triliun.

Ombudsman juga menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait mutu beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tahun lalu masyarakat menyebut SPHP ini beras medium tapi setara premium. Tahun ini justru diwarnai banyak komplain soal kualitasnya," ujar Yeka.

Dari hasil survei Ombudsman di 35 ritel Jabodetabek, hampir seperempat tidak memiliki stok beras, sementara mayoritas hanya menjual beras premium.

Yeka berujar, persoalannya bukan pada kekurangan pasokan, melainkan pengelolaan cadangan yang terlalu berlebihan. Ombudsman, kata Yeka, sudah mendorong agar cadangan pangan berada di angka 1,2 juta ton.

"Tapi pemerintah justru menetapkan 4 juta ton. Ini harus ada alasan yang jelas, bukan sekadar untuk menunjukkan wibawa karena bisa menimbun stok besar," terangnya.