Basuki Hadimuljono Kecewa Proyek di IKN: Tanaman Masih Diplastikin Ditanam, Jangan Ngulur Waktu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, meluapkan kekecewaannnya terhadap sejumlah pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Melalui Pre-Construction Meeting (PCM) terintegrasi untuk sejumlah paket utama, Basuki pun menegaskan bahwa pembangunan fisik harus dibarengi dengan kedisiplinan, tata kelola yang baik, serta perhatian terhadap lingkungan dan lanskap.

PCM ini bertujuan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek memiliki pemahaman dan persepsi yang sama terkait rencana kerja, potensi tantangan, dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan di lapangan. 

Terdapat dua paket pekerjaan utama yang menjadi fokus dalam PCM kali ini.

Baca juga: Pemerintah: Aturan 95 Tahun Hak Atas Tanah di IKN Tak Langgar Kedaulatan Negara

Paket pertama adalah Penataan Kawasan Sepaku, yang ruang lingkupnya meliputi pembangunan dua bangunan dan kawasan Pasar Sepaku, penataan koridor Sepaku sepanjang 1,5 km mulai dari SDN 004 Sepaku hingga SD IT Ma’arif, keduanya berada WP IKN Barat, serta pembangunan 10 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah delineasi IKN.

Sementara itu, paket kedua adalah Penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau, yang mencakup pembangunan nursery anggrek (orchid garden), rehabilitasi area glamping di KIPP 1A, pembangunan Pusat Riset Wanagama, serta pembangunan infrastruktur PSSI di KIPP 1B. 

Seluruh pekerjaan tersebut didanai melalui anggaran APBN Otorita IKN Tahun Anggaran 2025.

Basuki menegaskan pentingnya menjaga kebersihan, kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan, serta manajemen pelaksanaan konstruksi yang tertib. 

"Saya akan kerasin. Batching plant yang masih mengotori jalan akan saya stop. Minimal dua bulan saya hentikan. Supaya penyedia jasa tahu bahwa kita serius soal kebersihan," tegas Basuki dikutip dari laman OIKN, Jumat (4/6/20225).

Ia juga menyoroti praktik pengangkutan material konstruksi yang masih kurang memperhatikan keamanan dan ketertiban lalu lintas, terutama truk-truk dari quarry yang mengangkut tanah atau batu split.

"Saya tidak ingin melarang, tapi muatan tanah dan split itu harus ditutup terpal. Dari Sumbu Barat ke Sepaku itu banyak split tumpah di jalan. Tolong ini diperhatikan. Kita harus memberi contoh pembangunan yang tertib," ujarnya.

Basuki juga meminta agar jalur-jalur menuju IKN, seperti tanjakan Polewali dijaga kebersihannya. 

Ia menekankan bahwa pembangunan IKN harus mencerminkan manajemen konstruksi yang terencana.

Isu kedua yang menjadi sorotan dalam PCM adalah aspek estetika lanskap, terutama dalam penanaman pohon. 

Kepala Otorita IKN menyampaikan keprihatinannya terhadap kualitas penanaman yang masih rendah dan tidak berkelanjutan.

Ia menekankan agar semua pohon yang telah ditanam diperiksa ulang. Banyak tanaman masih dibungkus karung atau plastik, yang menyebabkan akar tidak bisa berkembang dengan baik.

"Saya mohon dengan sangat, bongkar itu satu per satu, ambil karungnya, tanam lagi dengan benar. Jangan sampai dua tahun jadi sia-sia. Kalau tanamannya bagus, IKN bisa lebih rimbun," tambahnya.

Basuki juga menyoroti bahwa pola penanaman di lapangan masih perlu dirapikan. Ia mencontohkan bahwa tanaman yang membutuhkan banyak air tidak boleh dicampur dengan yang tidak memerlukan air, karena keduanya memiliki kebutuhan tumbuh yang berbeda.

Kepala Otorita IKN menutup arahannya dengan mengingatkan bahwa pekerjaan besar lainnya akan segera menyusul, termasuk 15 proyek multi-years yang akan dimulai dalam waktu dekat, seperti pembangunan jalan kawasan yudikatif, gedung legislatif, embung, dan infrastruktur kawasan lainnya.

“Jangan mengulur-ulur waktu. Yang paket-paket ini hanya sampai Desember. Mulai akhir Juni ini dilelangkan, nanti Agustus–September kita mulai kerjaan yang lebih rumit lagi,” pungkasnya.

Ruang Terbuka Hijau

Otorita IKN secara resmi telah menandatangani dua perjanjian kerja sama penting yang menjadi bagian dari tahap kedua pembangunan IKN, yakni Penataan Kawasan Sepaku serta Penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau.

Paket pekerjaan Penataan Kawasan Sepaku memiliki ruang lingkup kegiatan: pembangunan dua bangunan dan kawasan Pasar Sepaku, penataan koridor Sepaku sepanjang 1,5 km, yang keduanya terletak di WP IKN Barat. Kemudian pembangunan sepuluh pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah delineasi IKN. Paket pekerjaan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang dialokasikan kepada Otorita IKN, dengan nilai kontrak sebesar Rp124,3 miliar.

Sementara itu, paket pekerjaan Penataan Kawasan Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau memiliki ruang lingkup kegiatan mencakup pembangunan nursery anggrek (Orchid Garden), rehabilitasi area glamping, yang  mana keduanya terletak di kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, pembangunan infrastruktur PSSI, dan pembangunan pusat riset Wanagama yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1B. Paket pekerjaan ini juga didanai melalui APBN OIKN Tahun Anggaran 2025 dengan total nilai kontrak sebesar Rp188,9 miliar.

Kedua paket pekerjaan penataan kawasan strategis ini akan dilaksanakan selama 189 hari kalender,terhitung mulai tanggal 26 Juni hingga 31 Desember 2025.

Plt. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H. Sumadilaga, menegaskan bahwa kedua proyek ini merupakan bagian dari tahap kedua pembangunan IKN yang berlangsung selama periode 2025 - 2029. 

"IKN kini memasuki tahap kedua pembangunan. Minggu lalu, kami menandatangani tujuh proyek jalan dan supervisinya. Ini merupakan kelanjutannya. Hari ini, kami lanjutkan dengan penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau serta kawasan Sepaku. Seluruh pembangunan ini akan terus berlanjut hingga pengembangan kawasan yudikatif, legislatif, penyelesaian jalur distribusi air minum, serta jaringan jalan lainnya,” ujarnya.

Danis menjelaskan bahwa Penataan Kawasan Sepaku bukanlah proyek biasa karena dilakukan di kawasan yang telah aktif secara sosial dan ekonomi.

“Proses menuju kontrak pekerjaan ini memakan waktu lebih dari setahun, karena dilakukan di tengah kehidupan masyarakat. Ini bukan pembangunan di lahan kosong. Pasar Sepaku, misalnya, merupakan pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan model pasar yang akan dibangun dipilih melalui voting masyarakat. Pendekatannya benar-benar bottom-up,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dengan masyarakat selama proses pembangunan.

“Saya titip betul agar kualitas dan proses pengerjaan tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Pasar harus tetap berfungsi. Aktivitas ekonomi harus tetap berjalan. Harmonisasi ini sangat penting,” tambahnya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan pasar di atas tanah desa, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menjelaskan bahwa selama proses konstruksi pedagang di Pasar Sepaku akan direlokasi sementara.

"Kita kan mau bangun pasar di atas tanah desa, ndak mungkin membangun pasar sementara pedagang masih ada di situ. Oleh karena itu, mereka akan direlokasi sementara. Di mana? Di tanah asetnya provinsi. Saat ini kami sedang berkomunikasi untuk pinjam sementara. Sampai kapan? Sampai akhir tahun. Setelah masa konstruksi selesai, para pedagang akan kembali menempati pasar itu," ungkap Alimuddin.

Untuk penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau, Danis menambahkan bahwa kawasan glamping akan dikembangkan menjadi ruang publik yang fungsional dan edukatif.

“Kawasan glamping akan kita tingkatkan menjadi ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk edukasi, rekreasi, dan riset. Di kawasan ini terdapat hutan tropis yang memiliki potensi besar untuk dijadikan pusat pembelajaran dan penelitian kehutanan,” jelasnya.

Otorita IKN akan terlibat aktif dalam seluruh proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pengawasan, hingga penyelesaian. Otorita IKN juga menjalin kerja sama erat dengan Kejaksaan Republik Indonesia untuk mendukung tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel, termasuk dengan melibatkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dalam pengawalan proyek-proyek strategis ini.