Pengusaha Ingatkan Kebijakan Global Soal Pekerja Platform Tak Boleh Hambat Fleksibilitas dan Inovasi

Ketiga, seluruh pekerja harus dijamin akses terhadap jaminan sosial melalui skema yang sesuai dengan status tenaga kerja dalam berbagai bentuk hukum dan konteks nasional.

Terakhir, regulasi harus dapat mendorong pertumbuhan ekosistem platform, termasuk UMKM dan wirausaha.

Regulasi tak bisa membatasi inovasi secara berlebihan, misalnya lewat pengawasan terhadap penerapan algoritma platform yang terlalu ketat.

“Diskusi tahun pertama ini membuktikan pentingnya dialog sosial," kata Ewa dalam sidang pleno.

"ILO harus tetap menjadi lembaga rujukan, bukan ruang legislasi yang memaksakan agenda nasional atau regional,” tegasnya.

Bob menyatakan APINDO mendukung penuh prinsip-prinsip tersebut,

APINDO juga disebut berkomitmen memperjuangkan instrumen global yang adaptif, inklusif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk ekonomi digital, tanpa membebani pelaku usaha.

Kondisi Global Masih Menantang

Bob menyampaikan bahwa kondisi global saat ini masih menantang, mulai dari ketidakpastian perdagangan hingga tekanan nilai tukar dan naiknya biaya produksi dalam negeri.

"Hal ini berdampak pada sektor padat karya yang terpaksa mengurangi tenaga kerja," kata Bob.

Meski demikian, menurut Bob, ekonomi Indonesia tetap tangguh dengan pertumbuhan 4,87 persen di kuartal pertama 2024.

Namun, Bob menyebut tantangan ketenagakerjaan masih besar. 

Tercatat, ada 7,47 juta pengangguran, 11,56 juta setengah menganggur, dan tingginya proporsi pekerja informal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91 persen.

Bob menyebut Pemerintahan Presiden Prabowo menjadikan perluasan lapangan kerja sebagai prioritas, menargetkan pertumbuhan 8 persen dan penciptaan 19 juta pekerjaan.

Ia menekankan perlunya dunia usaha dan pekerja dilibatkan sebagai mitra strategis untuk memastikan akses kerja.