PEDA XI KTNA Resmi Dibuka, Kalimantan Timur Target Kejar Swasembada Pangan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Provinsi Kalimantan Timur menargetkan bisa meraih swasembada pangan mengacu pada pembangunan dalam RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029, serta sejalan dengan program nasional Swasembada Pangan yang dicanangkan pemerintah pusat.

"Masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan, masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Jika ingin menuju negara maju, pangan harus aman dulu," ujar Gubernur Kaltim H Rudy Mas'ud (Harum) saat membuka Pekan Daerah XI Kontak Tani-Nelayan Andalan (PEDA XI KTNA) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 di Arena Taman Budaya Sendawar, Sabtu (21/6/2025).

"Hari ini Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kaltara sudah swasembada pangan, yang tertinggal hanya Kalimantan Timur. Karena itu, melalui KTNA ini sangat kami harapkan sebagai motor penggerak untuk bisa memenuhi swasembada pangan di seluruh Kalimantan Timur," tegasnya.

Baca juga: Percepat Swasembada Gula, Mentan Amran Tegaskan Komitmen Pemerintah untuk Petani Tebu

Salah satu kebijakan utama Pemprov Kaltim mengejar swasembada pangan adalah penetapan harga gabah kering sebesar Rp 6.500 per kilogram, yang akan dijemput langsung oleh Bulog di lokasi produksi pangan. 

Langkah ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas ekonomi dan distribusi pangan di seluruh Kalimantan Timur.

"Kami sangat mengharapkan para petani kita untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dan menjaga keseimbangan lingkungan dalam proses produksi," ujar  Gubernur Harum.

Hingga saat ini produksi pangan lokal, khususnya beras, belum mampu mencukupi kebutuhan Kalimantan Timur. Di 2024, produksi beras lokal hanya 145.209 ton, sementara kebutuhan mencapai lebih kurang 364.855 ton.

"Artinya kita masih defisit yang sangat besar, kurang lebih sekitar 202.000 ton, yang menyebabkan ketergantungan terhadap beras dari luar daerah," paparnya.

Gubernur juga memberikan catatan penting kepada seluruh kepala daerah, termasuk Kutai Barat, untuk segera menyiapkan lahan-lahan pertanian. Ia menekankan bahwa setiap provinsi di Indonesia wajib mampu mencapai swasembada pangan.

Kementerian Pertanian turut mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern, seperti mekanisasi dan sistem irigasi efisien, guna meningkatkan produktivitas lahan dan efisiensi usaha tani. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Brigade Pangan 2025, wajib melaksanakan program perluasan lahan (oplah) seluas kurang lebih 13.972 hektare di enam daerah: Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau dan Kota Samarinda.

"Kami sangat mengharapkan Kutai Barat mewujudkan swasembada pangan lokal sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam target waktu enam bulan ke depan," harap Gubernur.

PEDA KTNA berlangsung pada 21 hingga 27 Juni 2025 ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Harum didampingi Ketua TP PKK Kaltim, Hj. Sarifah Suraidah Harum.

Kegiatan diikuti kontingen dari 10 kabupaten/kota se-Kaltim dengan mengusung tema Melalui Pekan Daerah KTNA ke XI Tahun 2025 Kita Tingkatkan Produksi dan Daya Saing Petani-Nelayan Menuju Swasembada Pangan di Kalimantan Timur.

Ketua Umum Panitia Penyelenggara PEDA Kaltim Ujang Rachmad mengatakan, penyelenggaraanPEDA KTNA XI untuk meningkatkan motivasi dan kegairahan petani, nelayan, petani hutan, serta masyarakat pelaku agribisnis di wilayah Kalimantan Timur. 

Tujuannya adalah membangun sistem dan usaha agrobisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan berkelanjutan melalui kemitraan yang saling menguntungkan di Kaltim. (tribunnews/fin)