Selat Hormuz Potensi Ditutup, Pemerintah Diminta Percepat Transformasi Energi: Jangan Tunggu Krisis

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan percepatan transformasi energi nasional, terlebih saat ini adanya risiko penutupan Selat Hormuz akibat serangan Amerika Serikat ke Iran.

Anggota Komisi XII DPR RI Chritiany Eugenia Paruntu, mengatakan, penutupan Selat Hormuz akan meningkatkan harga minyak global dan hal ini langsung mengerek biaya impor BBM dan mengguncang APBN serta daya beli masyarakat.

Selat Hormuz menjadi jalur transit sekitar 20 persen pasokan minyak dunia (17 juta barel/hari).

Baca juga: Selat Hormuz Dimiliki Siapa? Iran Ancam Menutup, Amerika Minta Bantuan China

“Kalau harga minyak dunia naik drastis, efeknya langsung terasa ke biaya impor BBM kita. Ini bisa ganggu fiskal dan tekan daya beli masyarakat,” kata Chritiany dalam keterangannya, Senin (23/6/2025).

Ia mendorong pemerintah untuk mengakselerasi proyek hilirisasi migas, terutama dalam pembangunan kilang dan pemanfaatan produk turunan migas seperti petrokimia dan BBM berkualitas tinggi.

Selain itu, Chritiany menekankan pentingnya memperluas bauran energi nasional dengan meningkatkan kapasitas energi baru dan terbarukan (EBT) seperti panas bumi, surya, dan bioenergi, yang masih menyumbang kurang dari 13?ri total konsumsi energi nasional.

Upaya peningkatan efisiensi energi di sektor industri dan transportasi juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor migas dan menekan lonjakan permintaan dalam jangka panjang.

Ia juga mendorong percepatan realisasi proyek-proyek strategis seperti pembangunan kilang di Tuban dan Balikpapan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan teknis dan investasi.

Menurutnya, keberhasilan proyek-proyek ini sangat penting untuk menurunkan ketergantungan terhadap impor BBM, sekaligus menciptakan nilai tambah dari sektor migas dalam negeri.

Chritiany juga meminta pemerintah untuk memperluas diplomasi energi dengan negara non-Timur Tengah, seperti Rusia, Australia, dan Afrika, untuk diversifikasi pasokan dan mengurangi ketergantungan impor.

“Kita harus tunjukkan bahwa Indonesia serius bangun kemandirian energi. Jangan nunggu krisis baru bertindak,” tegasnya.