Prabowo Perintahkan 2 Juta Rumah di RI Direnovasi Pada Tahun Ini, Siapkan Rp 43,6 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan renovasi 2 juta rumah pada tahun ini.

Fahri mengatakan, biasanya renovasi program rumah rakyat ini hanya menyasar sekitar 150 ribu per tahun. Namun, kali ini Prabowo menginginkan 2 juta rumah yang direnovasi.

"Sekarang Presiden memerintahkan, meskipun kita hanya memiliki waktu sekitar enam bulan sebelum bulan Desember, Presiden menegaskan bahwa kita harus merenovasi 2 juta rumah," katanya dalam acara diskusi yang diselenggarakan World Bank di Energy Bulding, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

Politikus Partai Gelora itu mengatakan pemerintah menyiapkan Rp 43,6 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program yang dikenal dengan nama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Anggaran tersebut akan dibagi menjadi Rp 21,8 juta per rumah. Detailnya, Rp 1,8 juta akan digunakan oleh kementerian terkait untuk melakukan pelatihan dan urusan administrasi.

Baca juga: Pertanyakan Rumah 14 Meter Persegi yang Dipamerkan Lippo, APERSI: Itu Subsidi atau Komersial?

Lalu, Rp 2,5 juta diberikan kepada pemilik rumah sebagai penerima manfaat untuk menjalankan usaha atau perbaikan rumah. Terakhir, dana Rp 17,5 juta akan dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan.

Program renovasi ini juga akan menggandeng Kementerian Koperasi karena rencananya Koperasi Merah Putih akan dilibatkan untuk menyediakan bahan bangunan.

Sebelumnya, Fahri mengatakan bahwa keterlibatan Koperasi Merah Putih agar mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini menambah biaya.

"Dengan pola koperasi, harga semen, besi, baja dan material lainnya bisa ditekan. Harapannya, anggaran Rp 21,8 juta per unit itu bisa benar-benar cukup untuk mewujudkan rumah yang layak,” ujar Fahri, Selasa (3/6/2025).

Baca juga: Apersi Minta Kementerian PKP Perjelas Kriteria Pengembang Nakal di Penyediaan Rumah Bersubsidi

Fahri menambahkan, program ini tidak hanya menyasar perbaikan fisik seperti atap dan dinding.

Namun, juga menitikberatkan pada sanitasi, air bersih, dan lantai yang memenuhi standar kelayakan rumah.

Hal itu sejalan dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang mengharuskan rumah memiliki sanitasi yang memadai, air bersih, serta konstruksi bangunan yang kokoh dan aman.

“Standar rumah layak menurut SDGs itu sudah jelas dan kita ingin renovasi ini bukan sekadar tambal sulam, tapi transformasi menyeluruh terhadap kualitas hidup warga,” ucap Fahri.

Program renovasi rumah ini diharapkan dapat dimulai dalam waktu dekat setelah seluruh aspek teknis, koordinasi lintas kementerian, dan skema pendanaan difinalisasi.