Iran akan Tutup Selat Hormuz Imbas Serangan Amerika, Begini Dampaknya ke Indonesia?

TRIBUNNEWS.COM -- Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran akan menutup Selat Hormuz setelah Amerika Serikat menyerang tiga fasilitas nuklir di negara tersebut pada Minggu (22/6/2025).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, situasi ini bisa berdampak langsung pada distribusi energi dan bahan baku global, khususnya melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur penting migas dunia.

“Ini baru pertama kalinya AS serang Iran langsung, sehingga timbul kekhawatiran eskalasi konflik akan meluas di Timur Tengah. Situasinya akan menyebabkan terganggunya distribusi migas dan berbagai bahan baku melalui Selat Hormuz,” ujar Bhima, Senin (23/6/2025).

Ia menyebut, meski permintaan energi dunia saat ini sedang melandai, potensi konflik bersenjata bisa menjadi pemicu lonjakan harga minyak.

“Estimasi harga minyak mentah menyentuh 80-83 dolar AS per barel dalam waktu dekat, setidaknya awal Juli 2025. Meski permintaan energi saat ini sedang turun, tapi konflik bisa mendorong naiknya harga minyak signifikan,” kata Bhima.

Dampak ke Indonesia dinilainya tak bisa dianggap remeh. 

Bhima mengingatkan, lonjakan harga minyak akan memperburuk posisi neraca perdagangan dan menekan daya beli masyarakat.

Baca juga: 5 Petaka Jika Iran Menutup Selat Hormuz: Minyak Melonjak, Ekonomi Dunia Terguncang

“Yang harus diperhatikan pemerintah adalah lonjakan biaya impor BBM akan sebabkan inflasi harga yang diatur pemerintah melonjak, tapi di saat daya beli lesu. Ini bukan inflasi yang baik,” jelasnya.

Kenaikan harga BBM, lanjut Bhima, akan diteruskan ke pelaku usaha dan konsumen, sehingga konsumsi rumah tangga ikut melambat.

"Begitu harga BBM naik, diteruskan ke pelaku usaha dan konsumen, membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Proyeksinya jika perang berlangsung lebih lama, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4,5 persen year on year tahun ini," ucapnya.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen pun dinilai semakin jauh dari jangkauan.

“Makin berat mencapai target 8 persen pertumbuhan ekonomi karena situasi eksternalnya terlalu berat, ditambah adanya efisiensi anggaran pemerintah,” tambah Bhima.

Bhima pun memberikan empat rekomendasi agar pemerintah bisa meredam dampak negatif konflik ini terhadap perekonomian nasional.

1. Mengamankan investasi Timur Tengah

"Segera mengamankan komitmen investasi dari negara Timur Tengah khususnya GCC (UAE, Qatar, Saudi, dsb) sebelum eskalasi konflik di Timur Tengah terus naik," ucap Bhima