Fahri Hamzah Ungkap Ada Usulan Eks Perumahan DPR Dijadikan Rumah Menteri, Tak Jadi untuk Masyarakat?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap adanya permintaan agar kompleks perumahan bekas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), dijadikan tempat tinggal bagi para menteri dan wakil menteri (wamen).

Padahal sebelumnya, lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat.

"Ada permintaan itu (kompleks bekas anggota DPR) mau dijadikan rumah kementerian," kata Fahri ketika ditemui di Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (23/6/2025).

Fahri menyebut di situ ada sekitar 500 unit rumah yang masih bisa dimanfaatkan, meski membutuhkan renovasi.

Baca juga: Soal Tunjangan Perumahan DPR, Puan Maharani: Untuk Fasilitasi Konstituen dari Dapil

"Ini diskusi di kalangan kementerian karena memang bisa dibilang hampir semua menteri, terutama wakil, belum dikasih fasilitas rumah," ujarnya.

Namun, ia menegaskan bahwa usulan pemanfaatan untuk rumah menteri tersebut tidak akan mengubah rencana utama, yaitu sebagai lahan pembangunan hunian masyarakat. 

Menurut dia, lebih baik para menteri dan wamen disediakan apartemen sewa saja.

Sementara itu, komplek bekas perumahan anggota DPR dikosongkan dan tanahnya untuk dibangun rumah bagi rakyat.

Fahri menekankan ini sudah menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto agar lahan tersebut dijadikan untuk pembangunan rumah rakyat.

"Usul saya menterinya taruh di apartemen saja. Tanah itu (bekas kompleks DPR di Kalibata) kosongkan, bangun untuk rumah rakyat," jelasnya.

Sebagai informasi, lahan bekas kompleks perumahan anggota DPR direncanakan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.

Lahan tersebut telah ditawarkan ke beberapa investor luar negeri yang ingin berinvestasi di Program 3 Juta Rumah milik Pemerintah RI.

Sejauh ini ada empat negara yang telah terlibat dalam investasi di Program 3 Juta Rumah.

Ada Uni Emirat Arab (UEA) yang akan berinvestasi untuk pembangunan 1 juta unit rumah.

Setelah itu ada Singapura yang rencananya akan berinvestasi untuk 100 ribu unit perumahan dan Turki sebanyak 50 ribu.

Lalu, ada investor swasta dari Qatar yang berinvestasi sebanyak 1 juta unit dan ada dari Pemerintah Qatar sebanyak 5 juta unit.